Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Arif Nurdiansah

Man who have extraordinary dream

Mengurai Birokra(si)tis

OPINI | 27 September 2013 | 09:28 Dibaca: 155   Komentar: 5   0

PROMOSI jabatan secara terbuka atau lelang jabatan dianggap sebagai salah satu mekanisme yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan adil untuk mencari the right person in the right position.

Lelang jabatan dilakukan untuk mengangkat dan menempatkan pejabat melalui sistem penilaian terbuka, mencegah terjadinya kooptasi politik di daerah yang seringkali terjadi akibat dari adanya hutang budi politik, serta membuka kesempatan pejabat daerah menduduki jabatan-jabatan di pemerintah pusat melalui mekanisme adil. Kementerian PAN-RB menerbitkan Surat Edaran MenPAN 16/2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong di Instansi Pemerintah untuk mendukung proses itu.

Implementasi

Lelang jabatan menjadi sangat populer setelah Pemprov DKI menerapkannya untuk mengisi posisi lurah dan camat yang kosong. Kebijakan itu kemudian diikuti sekitar 39 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan lowong.

Terbaru, mekanisme lelang jabatan akan digunakan Pemerintah DKI dan Jawa Tengah untuk mengisi posisi Sekda. Sebuah jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi di Pemerintah daerah.

Namun kebijakan ini diprediksi menemui banyak penolakan, sebab mekanisme ini tak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun PP No. 9 Tahun 2002. Regulasi hanya mengatakan, Gubernur berhak mengajukan tiga calon pejabat kepada presiden, sementara SE MenPAN tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum.

Sebelum DKI dan Jateng, lelang jabatan pernah dijajal Gorontalo di bawah Gubernur Fadel Muhammad pada 2003. Lelang untuk mengisi jabatan eselon II, III, dan IV. Tujuannya meningkatkan produktivitas jagung sebanyak 1 juta ton. Hasilnya, kinclong. Produktivitas jagung Gorontalo melonjak dari 81.720 ton pada 2001 menjadi hampir 700 ribu ton satu tahun kemudian.

Kebumen, era Bupati Rustriningsih, pada 2004 juga melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan lowong, salah satunya Direktur PD BPR Bank Pasar Kebumen. Hasilnya, Direktur PD BPR terpilih mampu menggenjot kinerja serta pendapatan bank dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar, (Partnership, 2008).

Terakhir, lelang jabatan dilakukan Kemen PAN-RB buat mengisi posisi jabatan eselon I dan II. Hasilnya, proses ini mampu menjaring orang-orang terbaik di birokrasi, tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi dari seluruh Indonesia. Salah satu contoh jabatan eselon I diisi PNS dari Provinsi Bangka Belitung.

Proses lelang jabatan di Kemen PAN-RB, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Kebumen, dan bahkan DKI Jakarta punya satu persamaan, yakni kuatnya leadership seorang kepala daerah dalam pembenahan birokrasi. Kenyataan ini makin dikuatkan bukti-bukti dari hasil penelitian Indonesia Governance Index (IGI) yang dilakukan Partnership.

Buktinya, Gorontalo di era Fadel Muhammad. Berdasar hasil penelitian pada 2008, tata kelola pemerintahan Gorontalo berada di peringkat 8 dari 33 provinsi di Tanah Air. Tahun kemarin, ketika Fadel sudah tak lagi menjabat, peringkat Gorontalo melorot tajam ke posisi 23.

Demikian pula Provinsi Sumbar. Pada 2008, saat kepemimpinan Gamawan Fauzi, berada di urutan terbaik ke-3. Namun hasil IGI terbaru, posisi Sumbar melorot ke peringkat 20 dari 33 provinsi.

Pun dengan Provinsi Bengkulu yang sebelumnya menduduki peringkat 17, pada 2012 posisinya terjerembab di posisi 31, peringkat terburuk ketiga. Jika ditelusur lebih jauh, pada saat dilakukan penelitian (2012) Gubernur Bengkulu sedang terjerat kasus korupsi.

Masalah Lain

Kendati terbukti mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas birokrasi di satu sisi, toh lelang jabatan belum terbukti mampu memecahkan masalah karut marut birokrasi, khususnya di sektor pelayanan publik. Buktinya, birokrasi selama ini masih dipersepsikan dengan pelayanan publik yang susah, berbelit, dan bertele-tele. Alhasil muncul istilah “birokratis”. Penyebabnya antara lain: Pertama, belum adanya job description jelas di masing-masing level jabatan, sehingga proses rekrutmen tidak didasarkan pada kebutuhan melainkan keinginan dan tuntutan belanja pegawai. Situasi ini mengakibatkan struktur birokrasi bertambah gemuk (overbureaucratic).

Kedua, belum adanya standar penilaian kinerja pegawai/Key Performance Indicators (KPI) di setiap level dan sistem jenjang karir yang jelas juga menambah birokratis menjadi penyakit kronis. Ketiga, belum adanya komisi independen yang mengawasi birokrasi.

Dalam konsep New Public Management (NPM), dikenal manajemen pelayanan publik yang berorientasi pada kinerja (performance appraisal) dan prinsip efisiensi. Salah satu caranya, menurut Hughes (Osborne, 1992), adalah melalui penerapan konsep privatisasi lewat “contracting out”, sebagai cara untuk merampingkan birokrasi.

Untuk mencapai proses itu, perlu dilakukan analisa jabatan dan beban kerja di setiap level birokrasi. Hasil analisa bisa untuk pegangan buat mengidentifikasi jabatan-jabatan di birokrasi yang tidak terlalu signifikan untuk kemudian dilakukan penataan pegawai dan penghapusan struktur jabatan. Satu di antaranya lewat strategi penempatan orang dengan struktur yang tepat (rightsizing), juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyusun job description. Pada akhirnya, berdasarkan hasil-hasil tersebut dapat menjadi dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja sekaligus dapat mengubah wajah birokrasi kita menjadi “miskin struktur kaya fungsi”.

Adanya standar kinerja pegawai dan jenjang karir yang jelas penting juga untuk dilakukan, selain sebagai pedoman, hal ini juga untuk memotivasi pegawai agar bekerja secara maksimal demi karirnya. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pernah mencobanya pada kurun waktu 2001-2006. Analisa jabatan dan beban kerja berhasil mengidentifikasi ketimpangan jumlah personil dengan beban kerja. Berdasarkan temuan ini Pemda DIY melakukan penyusutan jumlah PNS dari 13.000 pada 2002 menjadi tinggal sekitar 8.200 di semester kedua 2005. Pemerintah setempat juga memangkas jumlah jabatan dari 541 menjadi 420 jabatan struktural (Partnership, 2006).

Namun, kenyataan bahwa mekanisme analisis jabatan dan beban kerja tidak diatur secara jelas dalam regulasi menyebabkan pemerintah daerah cenderung kembali ke sistem lama, yakni melakukan rekrutmen bukan berdasarkan kebutuhan melainkan tuntutan. Buktinya, berdasarkan hasil Indonesia Governance Index (IGI) pada 2012 DIY jadi provinsi yang overhead biaya aparatur dibanding biaya programnya paling besar di antara provinsi lain, yakni 96%.

Demi memperbaiki birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik, lelang jabatan serta analisis jabatan dan beban kerja sejauh ini terbukti mampu mejadi solusi. Pemerintah dituntut segera membahas dan mengesahkan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain pasal yang mengatur mekanisme di atas, RUU ASN juga mengatur adanya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan lembaga independen dan berfungsi menyusun regulasi, mengawasi Instansi, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya, jika program reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas pemerintah, mengapa RUU ASN belum juga diketok palu?

oleh: @arifnurdiansah

Sumber: http://www.metrotvnews.com/front/kolom/2013/09/25/345/Mengurai-birokrasitis/kolom

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hikayat Baru Klinting di Rawa Pening …

Dhanang Dhave | | 24 April 2014 | 14:57

Uniknya Gorila Bule di Pusat Primata …

Dzulfikar | | 24 April 2014 | 14:49

Kota: Kelola Gedung Parkir atau Hunian …

Ratih Purnamasari | | 24 April 2014 | 13:59

Arloji Sang Jenderal dan Si Putri …

Subagyo | | 24 April 2014 | 09:52

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


TRENDING ARTICLES

Di Mana Sebenarnya MH370? Waspada Link …

Michael Sendow | 10 jam lalu

Bila Separuh Gaji Karyawan Memang untuk …

Agung Soni | 13 jam lalu

Demam Masha and Bear, Lagi-lagi Film Animasi …

Heru Andika | 17 jam lalu

Senayan, Panggung Baru Para Artis… …

Iswanto Junior | 19 jam lalu

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 19 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: