Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Emilianus Sese

Saya orang biasa-biasa, suka membaca dan menulis. Semoga dengan bergabung dengan Kompasiana, minat saya ini selengkapnya

Reformasi Birokrasi: Perspektif Ekonomi Politik

OPINI | 13 September 2013 | 11:02 Dibaca: 66   Komentar: 0   0

Emilianus Yakob Sese Tolo

Korupsi di institusi birokrasi menjadi persoalan krusial di Indonesia saat ini. Kasus Gayus Tambunan, Bahasyim Assifie dan Dhana Widyatmika di institusi perpajakan hanyalah fenomena gunung es di birokrasi publik. Menurut survei Global Corruption Barometer (2009), lembaga birokrasi merupakan lembaga ketiga terkorup di Indonesia setelah lembaga legislatif dan yudikatif. Fakta ini menuntut segera lahirnya reformasi birokrasi yang serius agar pelayanan publik yang diberikan oleh institusi birokrasi menjadi efisien, efektif, inklusif dan kolaboratif.

Lemahnya Pendekatan Neoinstitusionalis

Secara historis, reformasi birokrasi di Indonesia baru terjadi dua kali. Yang pertama terjadi ketika pemerintah Sukarno menggantikan sistem Administrasi Negara yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dengan membentuk Lembaga Administrasi Negara dan Badan Perencanaan Nasional. Reformasi kedua terjadi pada era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem Administrasi Negara dibuat sentralistik untuk menghasilkan sistem ekonomi yang kuat.

Pada masa reformasi belum dilakukan reformasi birokrasi yang serius. Karena itu, Miftah Thoha (2009) menyebutnya reformasi birokrasi yang tidak komplet. Ketidakseriusan reformasi birokrasi pasca Orde Baru terjadi karena yang direformasi bukan akar persoalannya. Karena itu, walaupun telah dilakukan reformasi masih banyak persoalan yang meliliti tubuh birokrasi.

Pendekatan neoinstitusional yang digunakan untuk melakukan agenda reformasi birokrasi pasca Orde Baru berujung pada kegagalan karena hanya mereformasi hal yang berkaitan dengan agen dan institusi. Karena itu, dalam pendekatan neoinstitusional, good governance menjadi wacana dominan dalam reformasi birokrasi. Padahal, akar persoalan pada birokrasi publik kita adalah struktur birokrasinya yang bias pada kepentingan elit birokrasi, pemimpin politik dan pemilik kapital.

Mencari Alternatif Lain

Karena reformasi birokrasi dengan pendekatan neoinstitusional gagal, maka penulis menawarkan pendekatan ekonomi politik bagi reformasi birokrasi. Jika pendekatan neoinstitusional lebih melihat permasalahan birokrasi sebagai akibat dari ketidakmampuan agen dan lembaga dalam merespons realitas publik, maka pendekatan ekonomi politik melihat akar permasalahan ada pada struktur relasi yang melingkupi birokrasi publik. Karena itu, struktur inilah yang paling urgen untuk direformasi agar birokrasi publik yang baik bisa terwujud.

Reformasi birokrasi dalam prespektif ekonomi politik mempermasalahkan empat persoalan pokok. Pertama, struktur relasi antara institusi politik dan institusi birokrasi publik yang subordinatif-determinitif. Selama ini, institusi politik ditempatkan lebih tinggi dari institusi birokrasi. Karena itu, institusi birokrasi dijadikan seolah sebagai alat untuk ‘menggolkan’ kepentingan elit politik.

Kedua, struktur relasi antara institusi birokrasi, institusi politik dan pemilik kapital yang bias kepentingan kelas yang berkuasa. Oleh karena itu, semua kebijakan dan pelayanan publik dirancang secara kompromistis antara pengusah, elit politik dan birokrat untuk menguntungkan ketiganya.

Ketiga, struktur birokrasi yang subordinatif-koruptif menyebabkan politik uang dalam tubuh birokrasi. Penyuapan menyebabkan upaya pengembalian modal yang telah dikeluarkan para birokrat melalui tindakan koruptif. Selain itu, penyuapan menciptakan ketidakadilan publik karena hanya orang berduit yang bisa menempati posisi birokrasi yang strategis.

Keempat, wacana reformasi birokrasi menjadi bias elit. Masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Akibatnya, tidak ada gerakan perlawanan yang terorganisir dari masyarakat bawah untuk menuntut perubahan struktur birokrasi yang condong terhadap kepentingan elit.

Persoalan yang dihadapi oleh birokrasi publik di atas mesti diatasi dengan pendekatan ekonomi politik. Struktur subordinatif-determinitif antara insitusi politik dan insitusi birokrasi mesti dibenahi. Posisi insitusi birokrasi bukan menjadi alat melainkan partner bagi institusi politik untuk memperjuangkan kepentingan publik. Relasi pemilik kapital, institusi politik dan institusi birokrasi yang cenderung koruptif diakali dengan struktur relasi yang setara dan transparan.

Reformasi birokrasi merupakan tugas pemerintah bersama seluruh masyarakat Indonesia. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementrian Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN) diberi tanggung jawab oleh pemerintah sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional. PAN mesti juga bersinergi dengan masyarakat dalam tugas ini. Dengan ini maka tujuan reformasi birokrasi di Indonesia dapat tercapai.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jokowi Jadi Presiden dengan 70,99 Juta Suara …

Politik14 | | 22 July 2014 | 18:33

Prabowo Mundur dan Tolak Hasil Pilpres Tidak …

Yusril Ihza Mahendr... | | 22 July 2014 | 17:27

Mudik? Optimalkan Smartphone Anda! …

Sahroha Lumbanraja | | 23 July 2014 | 02:49

Apakah Rumah Tangga Anda dalam Ancaman? …

Agustinus Sipayung | | 23 July 2014 | 01:10

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: