Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Muhammad Fauzi Ahmad

Dou Mbojo yang kebetulan tinggal di Malang

Perlunya Profesionalitas dan Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kita

OPINI | 28 August 2013 | 09:37 Dibaca: 112   Komentar: 0   0

Isu profesionalitas dan netralitas Pegawai Negeri Sipil di era otonomi daerah menjadi problem tersendiri yang dihadapi oleh berbagai daerah di wilayah nusantara ini. Sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah aparatur Negara (PNS) dituntut untuk menunjukkan tampilan yang menandakan ciri sebagai insan pegawai yang bekerja, mengabdi di berbagai bidang tugas dan fungsinya dengan mengedepankan sikap professional. Dalam berbagai kajian dan definisi, professional memiliki ciri dan sifat yang antara lain, melakukan sesuatu pekerjaan dengan cara, teknik serta metode yang terikat dengan kaidah-kaidah keilmuan dan keilmiahan. Sikap profesionalitas dari aparatur Negara tercermin melalui pekerjaannya dengan dilandasi rasa keterpanggilan jiwa (hati nurani) untuk bekerja dan beraktifitas mengabdi untuk kepentingan publik dan Negara.

Sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan, pegawai negeri sipil merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan dan kemajuan, mengingat mereka sebagai pelaku dan melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya. Terlebih lagi, keberadaan mereka di era otonomi daerah, pegawai negeri sipil dituntut memiliki kompetensi dasar, soft skill, serta kompetensi pendukung lainnya dalam menunjang tugasnya sehari-hari.
Untuk itu, sesuatu tuntutan zaman yang sangat mendasar, sikap mental, prilaku dan mindset pegawai negeri sipil semestinya mencerminkan profesionalitas dan yang menjunjung tinggi netralitas dari kepentingan dan fatsun politik tertentu. Bagaimana dengan daerah kita, Tanah Bima saat iniā€¦.

Semoga saudara-saudara kita, bapak/ibu kita yang menjadi Pegawai Negeri Nipil di tanah Bima memiliki komitmen moral yaitu profesionalitas dalam bekerja serta netralitas dari kepentingan fatsun politik tertentu. Dan kita berharap, pemimpin, elite kekuasaan di tanah Bima untuk berhenti memanfaatkan keberadaan PNS untuk kepentingan yang dapat menurunkan citra dan harkat martabat mereka. Saudara-saudara kita yang PNS ini memiliki beban yang berat, di satu sisi menjalankan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, di lain sisi mereka juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tampilan birokrasi yang dipimpin oleh politisi-politisi yang memiliki platform politik yang berbeda-beda. Kita berharap, tidak ada lagi praktek-praktek politik balas dendam dan anarkistis birokrasi di tanah Bima, agar mereka yang berprofesi sebagai PNS itu mendapatkan keamanan lahir dan bathin, kenyamanan bekerja, dalam mengabdi dan memajukan daerah tercinta, BIMA.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

(Foto Essai) Menyambut Presiden Baru …

Agung Han | | 20 October 2014 | 20:54

Menilai Pidato Kenegaraan Jokowi …

Ashwin Pulungan | | 21 October 2014 | 08:19

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Najwa Shihab Jadi Menteri? She Is A Visual …

Winny Gunarti | | 21 October 2014 | 07:08

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

20 Oktober yang Lucu, Unik dan Haru …

Alan Budiman | 6 jam lalu

Tangisan Salim Said & Jokowi’s …

Iwan Permadi | 8 jam lalu

Off to Jogja! …

Kilian Reil | 9 jam lalu

Antusiasme WNI di Jenewa Atas Pelantikan …

Hedi Priamajar | 12 jam lalu

Ini Kata Koran Malaysia Mengenai Jokowi …

Mustafa Kamal | 15 jam lalu


HIGHLIGHT

Dunia Intuisi …

Fawwaz Ibrahim | 7 jam lalu

Presiden Baru, Harapan Baru …

Eka Putra | 7 jam lalu

Jokowi Membuatku Menangis …

Fidiawati | 8 jam lalu

Jokowi Sebuah Harapan Baru? …

Ardi Winangun | 8 jam lalu

Potret Utang Luar Negeri Indonesia …

Roby Rushandie | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: