Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Muhammad Fauzi Ahmad

Dou Mbojo yang kebetulan tinggal di Malang

Perlunya Profesionalitas dan Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kita

OPINI | 28 August 2013 | 09:37 Dibaca: 111   Komentar: 0   0

Isu profesionalitas dan netralitas Pegawai Negeri Sipil di era otonomi daerah menjadi problem tersendiri yang dihadapi oleh berbagai daerah di wilayah nusantara ini. Sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah aparatur Negara (PNS) dituntut untuk menunjukkan tampilan yang menandakan ciri sebagai insan pegawai yang bekerja, mengabdi di berbagai bidang tugas dan fungsinya dengan mengedepankan sikap professional. Dalam berbagai kajian dan definisi, professional memiliki ciri dan sifat yang antara lain, melakukan sesuatu pekerjaan dengan cara, teknik serta metode yang terikat dengan kaidah-kaidah keilmuan dan keilmiahan. Sikap profesionalitas dari aparatur Negara tercermin melalui pekerjaannya dengan dilandasi rasa keterpanggilan jiwa (hati nurani) untuk bekerja dan beraktifitas mengabdi untuk kepentingan publik dan Negara.

Sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan, pegawai negeri sipil merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan dan kemajuan, mengingat mereka sebagai pelaku dan melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya. Terlebih lagi, keberadaan mereka di era otonomi daerah, pegawai negeri sipil dituntut memiliki kompetensi dasar, soft skill, serta kompetensi pendukung lainnya dalam menunjang tugasnya sehari-hari.
Untuk itu, sesuatu tuntutan zaman yang sangat mendasar, sikap mental, prilaku dan mindset pegawai negeri sipil semestinya mencerminkan profesionalitas dan yang menjunjung tinggi netralitas dari kepentingan dan fatsun politik tertentu. Bagaimana dengan daerah kita, Tanah Bima saat ini….

Semoga saudara-saudara kita, bapak/ibu kita yang menjadi Pegawai Negeri Nipil di tanah Bima memiliki komitmen moral yaitu profesionalitas dalam bekerja serta netralitas dari kepentingan fatsun politik tertentu. Dan kita berharap, pemimpin, elite kekuasaan di tanah Bima untuk berhenti memanfaatkan keberadaan PNS untuk kepentingan yang dapat menurunkan citra dan harkat martabat mereka. Saudara-saudara kita yang PNS ini memiliki beban yang berat, di satu sisi menjalankan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, di lain sisi mereka juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tampilan birokrasi yang dipimpin oleh politisi-politisi yang memiliki platform politik yang berbeda-beda. Kita berharap, tidak ada lagi praktek-praktek politik balas dendam dan anarkistis birokrasi di tanah Bima, agar mereka yang berprofesi sebagai PNS itu mendapatkan keamanan lahir dan bathin, kenyamanan bekerja, dalam mengabdi dan memajukan daerah tercinta, BIMA.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Membayar Zakat Fitrah di Masjid Turki, …

Gaganawati | | 27 July 2014 | 22:27

Kiat Menikmati Wisata dengan Kapal Sehari …

Tjiptadinata Effend... | | 27 July 2014 | 19:02

Indahnya Perbedaan :Keluarga Saya yang Dapat …

Thomson Cyrus | | 27 July 2014 | 19:45

Ini Rasanya Lima Jam di Bromo …

Tri Lokon | | 27 July 2014 | 21:50

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Berlebaran Tetap Gaya dengan Kaos Kompasiana …

Topik Irawan | 4 jam lalu

Temuan KPK: Pemerasaan Pada TKI Capai Rp 325 …

Febrialdi | 26 July 2014 22:14

KPK Lebih Dibutuhkan TKI Ketimbang TNI, …

Fera Nuraini | 26 July 2014 19:21

Taruhan Kali Ini Untuk Jokowi dan Demokrasi …

Hosea Aryo Bimo Wid... | 26 July 2014 19:19

Surat Lebaran untuk Emak …

Akhmad Mukhlis | 26 July 2014 14:40

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: