Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Muhammad Fauzi Ahmad

Peneliti di Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah (lekakapoda) Malang dan Staf Dekanat Fak. selengkapnya

Perlunya Profesionalitas dan Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kita

OPINI | 28 August 2013 | 09:37 Dibaca: 107   Komentar: 0   0

Isu profesionalitas dan netralitas Pegawai Negeri Sipil di era otonomi daerah menjadi problem tersendiri yang dihadapi oleh berbagai daerah di wilayah nusantara ini. Sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah aparatur Negara (PNS) dituntut untuk menunjukkan tampilan yang menandakan ciri sebagai insan pegawai yang bekerja, mengabdi di berbagai bidang tugas dan fungsinya dengan mengedepankan sikap professional. Dalam berbagai kajian dan definisi, professional memiliki ciri dan sifat yang antara lain, melakukan sesuatu pekerjaan dengan cara, teknik serta metode yang terikat dengan kaidah-kaidah keilmuan dan keilmiahan. Sikap profesionalitas dari aparatur Negara tercermin melalui pekerjaannya dengan dilandasi rasa keterpanggilan jiwa (hati nurani) untuk bekerja dan beraktifitas mengabdi untuk kepentingan publik dan Negara.

Sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan, pegawai negeri sipil merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan dan kemajuan, mengingat mereka sebagai pelaku dan melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya. Terlebih lagi, keberadaan mereka di era otonomi daerah, pegawai negeri sipil dituntut memiliki kompetensi dasar, soft skill, serta kompetensi pendukung lainnya dalam menunjang tugasnya sehari-hari.
Untuk itu, sesuatu tuntutan zaman yang sangat mendasar, sikap mental, prilaku dan mindset pegawai negeri sipil semestinya mencerminkan profesionalitas dan yang menjunjung tinggi netralitas dari kepentingan dan fatsun politik tertentu. Bagaimana dengan daerah kita, Tanah Bima saat ini….

Semoga saudara-saudara kita, bapak/ibu kita yang menjadi Pegawai Negeri Nipil di tanah Bima memiliki komitmen moral yaitu profesionalitas dalam bekerja serta netralitas dari kepentingan fatsun politik tertentu. Dan kita berharap, pemimpin, elite kekuasaan di tanah Bima untuk berhenti memanfaatkan keberadaan PNS untuk kepentingan yang dapat menurunkan citra dan harkat martabat mereka. Saudara-saudara kita yang PNS ini memiliki beban yang berat, di satu sisi menjalankan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, di lain sisi mereka juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tampilan birokrasi yang dipimpin oleh politisi-politisi yang memiliki platform politik yang berbeda-beda. Kita berharap, tidak ada lagi praktek-praktek politik balas dendam dan anarkistis birokrasi di tanah Bima, agar mereka yang berprofesi sebagai PNS itu mendapatkan keamanan lahir dan bathin, kenyamanan bekerja, dalam mengabdi dan memajukan daerah tercinta, BIMA.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hikayat Baru Klinting di Rawa Pening …

Dhanang Dhave | | 24 April 2014 | 14:57

Uniknya Gorila Bule di Pusat Primata …

Dzulfikar | | 24 April 2014 | 14:49

Kota: Kelola Gedung Parkir atau Hunian …

Ratih Purnamasari | | 24 April 2014 | 13:59

Arloji Sang Jenderal dan Si Putri …

Subagyo | | 24 April 2014 | 09:52

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


TRENDING ARTICLES

Di Mana Sebenarnya MH370? Waspada Link …

Michael Sendow | 4 jam lalu

Bila Separuh Gaji Karyawan Memang untuk …

Agung Soni | 7 jam lalu

Demam Masha and Bear, Lagi-lagi Film Animasi …

Heru Andika | 11 jam lalu

Senayan, Panggung Baru Para Artis… …

Iswanto Junior | 12 jam lalu

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 13 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: