Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Wakil Rakyat dan Kekecewaan Rakyat

REP | 01 August 2013 | 16:59 Dibaca: 203   Komentar: 2   1


Pada tahun lalu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow mengemukakan,  kinerja DPR sangat tidak memuaskan dan jauh dari harapan rakyat banyak. Apa yang disampaikan lembaga ini saya akui tak terbantahkan jika dilihat ari kenyataan yang ada selama ini. Kinerja wakil rakyat terkesan  hanya sebatas rutinitas tanpa ada hasil yang signifikan dan penting. Wakil rakyat yang duduk di parlemen lebih banyak ramai berbicara di publik untuk berwacana, tetapi sangat miskin hasil yang konkrit. Realitas ini menunjukan  kepentingan partai sangat dominan, ketimbang kepentingan rakyat. Akibatnya, banyak kasus besar yang mereka bahas tak selesai, tetapi hilang begitu saja tanpa tindak lanjut yang konkrit.
Ketika dalam penyelesaian masalah regulasi atau pembuatan UU. Regulasi yang dihasilkan kualitasnya tidak memadai, banyak sekali yang tak sinkron dan harmonis, baik di antara pasal-pasal dan ayat-ayat di dalamnya, maupun dengan regulasi lain yang berkaitan.  Kondisi itu juga terjadi tidak hanya karena kepentingan partai lebih dominan dalam hal pembuatan regulasi, tapi juga karena kualitas individu anggota DPR banyak yang under capacity. Kehadiran mereka di DPR lebih sebagai sebuah proses belajar, daripada pengabdian kepada rakyat.
Padahal Partai politik merupakan pilar demokrasi. Namun, yang terjadi tampaknya belum mendapatkan tempat di hati masyarakat. Padahal saat ini merupakan tahun politik menjelang Pemilu 2014.  Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, di mana publik lebih percaya pada lembaga eksekutif dibandingkan legislatif. Dalam survei terbaru kepercayaan masyarakat terhadap tiga institusi politik yakni DPR, partai politik, dan politisi sangat rendah. Publik yang tidak percaya dengan DPR sebanyak 49%, partai politik 58%, dan politisi 57%. Kepercayaan publik terhadap DPR hanya 41%, partai politik 31%, dan politisi 30%. Publik lebih percaya kepada lembaga eksekutif sebagai eksekutor. Hal itu tergambar juga dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga presiden mencapai 86% dan kementerian sebanyak 54%. Data ini menunjukan, lembaga eksekutif jauh lebih dipercaya publik ketimbang lembaga legislatif. Sejauh ini peran presiden dan jajaran pemerintah lebih menonjol dibandingkan DPR
Jika kita boleh jujur, selama ini wakil rakyat lebih banyak mengeritik kinerja pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah terkesan jelek di mata anggota dewan. Tanpa memberi solusi mereka terkesan berusaha mengaburkan inti dan tujuan dari program yang dikeluarkan pemerintah. Sepatutnya wakil rakyat itu bekerja untuk kepentingan rakyat dan bersama-sama pemerintah memajukan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya menjadi lawan pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ada “Tangan” Anjing Diborgol di Pasar …

Eddy Mesakh | | 18 December 2014 | 21:39

Konyolnya Dokumen Hoax Kementerian BUMN Ini …

Gatot Swandito | | 18 December 2014 | 09:24

Suka Duka Kerja di Pakistan …

Gaganawati | | 18 December 2014 | 23:19

Warga Hollandia Antusias Menyambut …

Veronika Nainggolan | | 18 December 2014 | 20:40

[UPDATE] Nangkring Parenting bersama Mentari …

Kompasiana | | 10 December 2014 | 17:59



Subscribe and Follow Kompasiana: