Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Joko Siswonov

i am antiteori .....

Akankah Jokowi Lengser Seperti Gusdur

OPINI | 11 July 2013 | 12:58 Dibaca: 1007   Komentar: 7   0

Masih ingat dengan alm.Gusdur mantan presiden ke 4 RI, yang melambaikan tangannya di depan istana, sebagai tanda protest terhadap anggota DPR yang memecatnya atau sebagai tanda perpisahan kepada rakyat sebagai akhir dari pemerintahan beliau. Bercelana pendek beliau saat itu.

Pemimpin jujur yang hendak membuat perubahan pada bangsa ini. Yang hendak membuat beberapa perubahan-perubahan aturan negara yang akan membuat negara ini lebih baik. Seperti hendak membuat UU hukum pembuktian terbalik. Hendak membuat ruang tindak korupsi di pejabat negara berkurang. Hendak membuat terobosan-terobosan perundangan yang menguntungkan bagi rakyat.

Sebelum Gusdur melakukannya, beliau kalah langkah dengan anggota DPR RI. Hampir semua anggota DPR RI, termasuk beberapa anggota DPR dari PKB yang mengusung beliau, bersepakat hendak memecat beliau. Mereka pikir, “Bahaya ni kalau tidak dipecat, bisnis kita bisa susah nih, fee berbagai proyek susah dapat.”

Maka atas memaslahatan bersama, atas kepentingan bersama, atas keuntungan bersama, mereka para anggota DPR RI sepakat memecat Gusdur. Ini mirip dengan yang terjadi di Mesir. Kudeta resmi. Seandainya Gusdur memimpin selama 5 tahun, mungkin kita tidak akan kenal dengan politikus-politikus sekarang seperti Ramadhan Pohan, Edy Baskoro, Ruhut Sitompul, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Adji Massaid. Sekarang kita tengok Jokowi-Ahok, dimana terobosan-terobosan kebijaksanaan Jokowi-Ahok dikatakan banyak memihak rakyat. Tindakan-tindakan peduli rakyat yang mau langsung turun ke bawah, menemui masyarakat hendak mengetahui langsung keinginan rakyat. Pemimpin yang katanya jujur, merakyat dan transparan.

Secara tidak langsung, tindakan Jokowi-Ahok membuat ruang lingkup anggota DPRD Jakarta susah bergerak untuk korupsi. Beberapa kontrak-kontrak perusahaan yang akan membuat keuntungan anggota dewan tersebut untuk memperoleh FEE akan terawasi. Anggota DPRD Jakarta susah cari luaran. Susah menggunakan jabatan mereka untuk korupsi.

Kalau semua anggota DPRD Jakarta berpikir seperti Anggota DPR RI saat pemerintahan Gusdur “Bahaya ni Jokowi-Ahok kita susah dapat daging, mari kita satukan pendapat, satukan keinginan, satukan kekuatan, kita pecat mereka berdua.” Terbukti kan sudah mereka hendak melengserkan Jokowi-Ahok tentang KJS, ada 32 anggota DPRD Jakarta yang telah menggunakan hak interpelasinya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Airin Menjawab Kritik Kinerja [HUT ke-6 Kota …

Gapey Sandy | | 26 November 2014 | 07:09

Rembug Provinsi, Ajang Dialog Menata Jakarta …

Nur Terbit | | 26 November 2014 | 15:41

Nangkring bareng Litbang Kementerian …

Kompasiana | | 25 November 2014 | 19:25

Minta Maaf Saja Tidak Cukup, PSSI! …

Achmad Suwefi | | 26 November 2014 | 11:53

Tulis Ceritamu Membangun Percaya Diri Lewat …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 14:07


TRENDING ARTICLES

Maaf Anang, Aurel Tak Punya Suara dan Aura …

Arief Firhanusa | 4 jam lalu

Ini Kata Menpora Terkait Gagalnya Timnas …

Djarwopapua | 8 jam lalu

Teror Putih Pemecah Partai Politik …

Andi Taufan Tiro | 9 jam lalu

Pak JK Kerja Saja, Jangan Ikutan Main di …

Hanny Setiawan | 10 jam lalu

Kisruh Golkar, Perjuangan KMP Menjaga …

Palti Hutabarat | 15 jam lalu


HIGHLIGHT

Nyawa Golkar Tinggal Seperempat …

Thamrin Dahlan | 8 jam lalu

Review “Attila Marcel”, Fantasi Komedi …

Irvan Sjafari | 8 jam lalu

Tak Masalah Seberapa Pelannya Kamu Nak, Asal …

Tri Lovianti | 8 jam lalu

Potensi Ekonomi Fatahillah …

Azis Nizar | 8 jam lalu

Sertifikasi Pemain Timnas Indonesia …

Tri Adriyanto | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: