Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Joko Siswonov

i am antiteori .....

Akankah Jokowi Lengser Seperti Gusdur

OPINI | 11 July 2013 | 12:58 Dibaca: 909   Komentar: 7   0

Masih ingat dengan alm.Gusdur mantan presiden ke 4 RI, yang melambaikan tangannya di depan istana, sebagai tanda protest terhadap anggota DPR yang memecatnya atau sebagai tanda perpisahan kepada rakyat sebagai akhir dari pemerintahan beliau. Bercelana pendek beliau saat itu.

Pemimpin jujur yang hendak membuat perubahan pada bangsa ini. Yang hendak membuat beberapa perubahan-perubahan aturan negara yang akan membuat negara ini lebih baik. Seperti hendak membuat UU hukum pembuktian terbalik. Hendak membuat ruang tindak korupsi di pejabat negara berkurang. Hendak membuat terobosan-terobosan perundangan yang menguntungkan bagi rakyat.

Sebelum Gusdur melakukannya, beliau kalah langkah dengan anggota DPR RI. Hampir semua anggota DPR RI, termasuk beberapa anggota DPR dari PKB yang mengusung beliau, bersepakat hendak memecat beliau. Mereka pikir, “Bahaya ni kalau tidak dipecat, bisnis kita bisa susah nih, fee berbagai proyek susah dapat.”

Maka atas memaslahatan bersama, atas kepentingan bersama, atas keuntungan bersama, mereka para anggota DPR RI sepakat memecat Gusdur. Ini mirip dengan yang terjadi di Mesir. Kudeta resmi. Seandainya Gusdur memimpin selama 5 tahun, mungkin kita tidak akan kenal dengan politikus-politikus sekarang seperti Ramadhan Pohan, Edy Baskoro, Ruhut Sitompul, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Adji Massaid. Sekarang kita tengok Jokowi-Ahok, dimana terobosan-terobosan kebijaksanaan Jokowi-Ahok dikatakan banyak memihak rakyat. Tindakan-tindakan peduli rakyat yang mau langsung turun ke bawah, menemui masyarakat hendak mengetahui langsung keinginan rakyat. Pemimpin yang katanya jujur, merakyat dan transparan.

Secara tidak langsung, tindakan Jokowi-Ahok membuat ruang lingkup anggota DPRD Jakarta susah bergerak untuk korupsi. Beberapa kontrak-kontrak perusahaan yang akan membuat keuntungan anggota dewan tersebut untuk memperoleh FEE akan terawasi. Anggota DPRD Jakarta susah cari luaran. Susah menggunakan jabatan mereka untuk korupsi.

Kalau semua anggota DPRD Jakarta berpikir seperti Anggota DPR RI saat pemerintahan Gusdur “Bahaya ni Jokowi-Ahok kita susah dapat daging, mari kita satukan pendapat, satukan keinginan, satukan kekuatan, kita pecat mereka berdua.” Terbukti kan sudah mereka hendak melengserkan Jokowi-Ahok tentang KJS, ada 32 anggota DPRD Jakarta yang telah menggunakan hak interpelasinya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Membayar Zakat Fitrah di Masjid Turki, …

Gaganawati | | 27 July 2014 | 22:27

Kiat Menikmati Wisata dengan Kapal Sehari …

Tjiptadinata Effend... | | 27 July 2014 | 19:02

Indahnya Perbedaan :Keluarga Saya yang Dapat …

Thomson Cyrus | | 27 July 2014 | 19:45

Ini Rasanya Lima Jam di Bromo …

Tri Lokon | | 27 July 2014 | 21:50

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Temuan KPK: Pemerasaan Pada TKI Capai Rp 325 …

Febrialdi | 26 July 2014 22:14

KPK Lebih Dibutuhkan TKI Ketimbang TNI, …

Fera Nuraini | 26 July 2014 19:21

Taruhan Kali Ini Untuk Jokowi dan Demokrasi …

Hosea Aryo Bimo Wid... | 26 July 2014 19:19

Surat Lebaran untuk Emak …

Akhmad Mukhlis | 26 July 2014 14:40

Daftar Kompasioner yang Berkualitas …

Hendrik Riyanto | 26 July 2014 13:29

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: