Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Joko Siswonov

i am antiteori .....

Akankah Jokowi Lengser Seperti Gusdur

OPINI | 11 July 2013 | 12:58 Dibaca: 908   Komentar: 7   0

Masih ingat dengan alm.Gusdur mantan presiden ke 4 RI, yang melambaikan tangannya di depan istana, sebagai tanda protest terhadap anggota DPR yang memecatnya atau sebagai tanda perpisahan kepada rakyat sebagai akhir dari pemerintahan beliau. Bercelana pendek beliau saat itu.

Pemimpin jujur yang hendak membuat perubahan pada bangsa ini. Yang hendak membuat beberapa perubahan-perubahan aturan negara yang akan membuat negara ini lebih baik. Seperti hendak membuat UU hukum pembuktian terbalik. Hendak membuat ruang tindak korupsi di pejabat negara berkurang. Hendak membuat terobosan-terobosan perundangan yang menguntungkan bagi rakyat.

Sebelum Gusdur melakukannya, beliau kalah langkah dengan anggota DPR RI. Hampir semua anggota DPR RI, termasuk beberapa anggota DPR dari PKB yang mengusung beliau, bersepakat hendak memecat beliau. Mereka pikir, “Bahaya ni kalau tidak dipecat, bisnis kita bisa susah nih, fee berbagai proyek susah dapat.”

Maka atas memaslahatan bersama, atas kepentingan bersama, atas keuntungan bersama, mereka para anggota DPR RI sepakat memecat Gusdur. Ini mirip dengan yang terjadi di Mesir. Kudeta resmi. Seandainya Gusdur memimpin selama 5 tahun, mungkin kita tidak akan kenal dengan politikus-politikus sekarang seperti Ramadhan Pohan, Edy Baskoro, Ruhut Sitompul, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Adji Massaid. Sekarang kita tengok Jokowi-Ahok, dimana terobosan-terobosan kebijaksanaan Jokowi-Ahok dikatakan banyak memihak rakyat. Tindakan-tindakan peduli rakyat yang mau langsung turun ke bawah, menemui masyarakat hendak mengetahui langsung keinginan rakyat. Pemimpin yang katanya jujur, merakyat dan transparan.

Secara tidak langsung, tindakan Jokowi-Ahok membuat ruang lingkup anggota DPRD Jakarta susah bergerak untuk korupsi. Beberapa kontrak-kontrak perusahaan yang akan membuat keuntungan anggota dewan tersebut untuk memperoleh FEE akan terawasi. Anggota DPRD Jakarta susah cari luaran. Susah menggunakan jabatan mereka untuk korupsi.

Kalau semua anggota DPRD Jakarta berpikir seperti Anggota DPR RI saat pemerintahan Gusdur “Bahaya ni Jokowi-Ahok kita susah dapat daging, mari kita satukan pendapat, satukan keinginan, satukan kekuatan, kita pecat mereka berdua.” Terbukti kan sudah mereka hendak melengserkan Jokowi-Ahok tentang KJS, ada 32 anggota DPRD Jakarta yang telah menggunakan hak interpelasinya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jokowi Jadi Presiden dengan 70,99 Juta Suara …

Politik14 | | 22 July 2014 | 18:33

Prabowo Mundur dan Tolak Hasil Pilpres Tidak …

Yusril Ihza Mahendr... | | 22 July 2014 | 17:27

Timnas U-23 dan Prestasi di Asian Games …

Achmad Suwefi | | 22 July 2014 | 13:14

Sindrom Mbak Hana & Mas Bram …

Ulfa Rahmatania | | 22 July 2014 | 14:24

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Jokowi Beri 8 Milliar untuk Facebook! …

Tukang Marketing | 13 jam lalu

Selamat Datang Bapak Presiden Republik …

Ahmadi | 13 jam lalu

Perlukah THR untuk Para Asisten Rumah …

Yunita Sidauruk | 14 jam lalu

Jangan Keluar dari Pekerjaan karena Emosi …

Enny Soepardjono | 14 jam lalu

Catatan Tercecer Pasca Pilpres 2014 (8) …

Armin Mustamin Topu... | 16 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: