Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Galih Susanto

bahkan tuhan pun tak bisa mengkerdilkan kebebasan berfikir kami

BBM Naik, Rakyat Sengsara

OPINI | 08 June 2013 | 17:43 Dibaca: 381   Komentar: 3   0

Jenis BBM

Harga sebelum kenaikan

Harga setelah kenaikan

Premium

Rp                            4.500,00

Rp                           6.500,00

Solar

Rp                            4.500,00

Rp                           5.500,00

Desas-desus kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditakuti oleh masyarakat kini menjadi kenyataan, setelah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat telah mengambil keputusan yakni sepakat untuk menaikan harga komoditi tersebut, walupun gelombang pro dan kontra makin hari makin membesar, baik itu dikalangan masyarakat bawah mupun dikalang atas, tapi apa daya nota kesepakatan telah dihasilkan, dan akhirnya kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dapat dielakan lagi dan tinggal menunggu tanggal untuk direalisasikan.

Seperti keluar dari kandang singa lalu masuk ke kandang harimau, kondisi ini lah yang kini terjadi di masyarakat negara ini. Masih segar dalam otak kita bagaimana tersiksa dan menderitanya masyarakat kita dikala masa penjajahan, dan sepertinya kondisi tersebut tak akan jauh berbeda dengan masa yang sekarang terjadi dan masih belum akan berakhir dalam waktu yang singkat, yang menjadi pembeda masa pejajahan dengan masa sekarang adalah pelakunya, jika dahulu pelakunya adalah bangsa lain tetapi pelaku di masa sekarang adalah bangsa kita sendiri.

Mencermati lebih mendalam kebijakan Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi tentunya memawa sejumlah implikasi, baik itu positi maupun negatif. Benar memang ketika Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi maka negara dapat menghemat sedikit banyak anggaran dalam APBN, dan penghematan itu tadi dapat dialokasikan ke sektor yang lain, dengan catatan pengalokasian dana tersebut benar-benar dilakukan dengan memegang erat prinsip transparansi publik, bukanya di alokasikan ke “kantong pejabat” secara proporsional .

Tapi tidak menjadi pembenaran juga ketika alasan “mengurangi beban subsidi yang sudah terlalu memberatakan APBN” ini, untuk menaikan harga BBM bersubsidi, lalu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi taruhanya. Telah menjadi rahasia publik ketika harga BBM ini naik maka akan berimbas pada semua sektor, baik itu pangan, trasportasi, pendidikan dan kesehatan. Dengan data di lapangan yang menyebutkan bahwa tingkat kesejateraan dan kemakmuran masyarakat di negara ini yang masih tergolong sangat minim atau dibawah standard, maka implikasi yang dibawa oleh kenaikan harga BBM bersubsidi ini sudah dapat ditebak, terlebih lagi BBM bersubsidi telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalanka roda perekonomianya.

Kelaparan, kemiskinan dan pengangguran menjadi harga yang harus dibayar atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Ketika kondisi itu benar-benar terjadi maka Pemerintah dalam hal ini pengelola negara telah melanggar Konstitusi, karena sudah seharusnya Negara memberikan kesejahteraan dan kemakmuran serta rasa aman bagi seluruh element masyarakat, bukan malah membawa masyarakat ke dalam lubang kemiskinan yang tak manusiawi.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Cara Unik Menyeberangkan Mobil ke Pulau …

Cahayahati (acjp) | | 16 September 2014 | 14:16

Blunder #1 Jokowi: Arsitektur Kabinet …

Shendy Adam | | 16 September 2014 | 11:14

Kenapa Narrative Text Disajikan di SMA? …

Ahmad Imam Satriya | | 16 September 2014 | 16:13

Apartemen Murah? Teliti Sebelum Membeli (5) …

Farida Chandra | | 16 September 2014 | 15:16

Ayo, Tunjukan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24


TRENDING ARTICLES

Norman K Jualan Bubur, Tampangnya Lebih Hepi …

Ilyani Sudardjat | 6 jam lalu

Suparto, Penjahit Langganan Jokowi …

Niken Satyawati | 9 jam lalu

Ganggu Ahok = Ganggu Nachrowi …

Pakfigo Saja | 10 jam lalu

Kabinet Jokowi-JK Terdiri 34 Kementerian dan …

Edi Abdullah | 12 jam lalu

UU Pilkada, Ken Arok, SBY, Ahok, Prabowo …

Ninoy N Karundeng | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: