Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Nasrulloh Mu

Hidup mu bukan untuk mu, tapi untuk yang Maha Hidup. Anak Kampung Yang Tinggal Di selengkapnya

Trik Desa, Ngurus KTP

OPINI | 03 June 2013 | 22:23 Dibaca: 265   Komentar: 0   0

Bagi mereka yang tinggal diperkotaan mungkin bisa menikmati kecepatan pelayanan dalam pengurusan KTP. Namun bagi yang tinggal di desa, pengurusan KTP kadang tidak di ketahui berapa lama KTP akan selesai.

Lamanya pengurusan KTP di desa disebabkan oleh beberapa faktor :

Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas dan tidak fokus pada tugasnya. Karena orientasinya uang, maka setiap aparatur desa dengan seenaknya menerima pengurusan KTP walau hal ini bukan tugasnya. Dengan mekanisme ini, warga akan kebingungan kepada siapa meminta pertanggung jawaban.

Dalam pengurusan KTP, tidak ada serah terima berkas dan tanda terima pengurusan KTP sehingga sulit untuk memonitor penyelesaian KTP. Bila bertanya kepada aparatur desa pasti selalu dipingpong.

Kedua, tidak memiliki database KTP. Bila desa memiliki database KTP maka aparatur desa bisa memilah, mana warga yang sebelumnya sudah memiliki KTP, mana yang KTPnya akan expired. Database ini sangat mendukung efektifitas dan efisiensi waktu pemerosesan KTP. Warga yang sudah memiliki KTP, maka pemerosesannya cukup dengan menyerahkan KTP lama atau copy KTP untuk memproses perpanjangan KTP.

Sedangkan mereka yang baru memiliki KTP, maka proses pembuatannya harus melalui surat penggantar dari RT dan RW. Dengan database KTP yang kuat, aparatur desa bisa menginformasikan ke wargannya tentang KTP yang akan kadaluarsa. Dengan cara ini maka warga memiliki kesiapan untuk memperpanjang KTP sehingga dengan kelengkapan berkas maka pembuatan KTP semakin cepat.

Penggunaan teknologi informasi seperti internet dan HP, untuk menginformasikan KTP yang akan jatuh tempo dan KTP yang sudah selesai. Penggunaan teknologi informasi maka lead time proses pengiriman berkas, data dan iformasi bisa sangat cepat.

Ketiga, tidak adanya monitoring pengurusan KTP. Dengan tidak adanya monitoring maka tidak akan tahu warga yang tengah mengurus KTP, kapan gurusnya, tidak ada histori pengurusan KTP sebelumnya sehingga tidak pernah dievaluasi penyebab lambatnya pengurusan KTP.

Keempat, Desa harus memiliki standar operating prosedur (SOP) dan standar kualitas pelayanan KTP, yang disosialisakikan ke aparatur desa, RT/RW dan masyaratakat. RT/RW harus memiliki manual book proses pembuatan KTP sehingga proses pembuatan KTP tidak simpang siur

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung New Media Tower Kampus UMN, Juara …

Gapey Sandy | | 31 October 2014 | 19:12

Cerita di Balik Panggung …

Nanang Diyanto | | 31 October 2014 | 18:18

Giliran Kota Palu Melaksanakan Gelaran …

Agung Ramadhan | | 31 October 2014 | 11:32

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | | 31 October 2014 | 13:27

Ikuti Blog Competition dan Nangkring di IIBF …

Kompasiana | | 12 October 2014 | 18:25



HIGHLIGHT

Robohkah Surau Kami Karena Harga BBM Naik? …

Arnold Mamesah | 7 jam lalu

Sahabat Hati …

Siti Nur Hasanah | 7 jam lalu

Susi Mania! …

Astri Galuh Pratiwi | 8 jam lalu

Ada Oknum “Nakal” di BPN Jakarta …

Syaifudin | 8 jam lalu

Wow, Cantiknya Puteri Bu Susi …

Den Hard | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: