Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Nasrulloh Mu

Hidup mu bukan untuk mu, tapi untuk yang Maha Hidup. Anak Kampung Yang Tinggal Di selengkapnya

Trik Desa, Ngurus KTP

OPINI | 03 June 2013 | 22:23 Dibaca: 264   Komentar: 0   0

Bagi mereka yang tinggal diperkotaan mungkin bisa menikmati kecepatan pelayanan dalam pengurusan KTP. Namun bagi yang tinggal di desa, pengurusan KTP kadang tidak di ketahui berapa lama KTP akan selesai.

Lamanya pengurusan KTP di desa disebabkan oleh beberapa faktor :

Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas dan tidak fokus pada tugasnya. Karena orientasinya uang, maka setiap aparatur desa dengan seenaknya menerima pengurusan KTP walau hal ini bukan tugasnya. Dengan mekanisme ini, warga akan kebingungan kepada siapa meminta pertanggung jawaban.

Dalam pengurusan KTP, tidak ada serah terima berkas dan tanda terima pengurusan KTP sehingga sulit untuk memonitor penyelesaian KTP. Bila bertanya kepada aparatur desa pasti selalu dipingpong.

Kedua, tidak memiliki database KTP. Bila desa memiliki database KTP maka aparatur desa bisa memilah, mana warga yang sebelumnya sudah memiliki KTP, mana yang KTPnya akan expired. Database ini sangat mendukung efektifitas dan efisiensi waktu pemerosesan KTP. Warga yang sudah memiliki KTP, maka pemerosesannya cukup dengan menyerahkan KTP lama atau copy KTP untuk memproses perpanjangan KTP.

Sedangkan mereka yang baru memiliki KTP, maka proses pembuatannya harus melalui surat penggantar dari RT dan RW. Dengan database KTP yang kuat, aparatur desa bisa menginformasikan ke wargannya tentang KTP yang akan kadaluarsa. Dengan cara ini maka warga memiliki kesiapan untuk memperpanjang KTP sehingga dengan kelengkapan berkas maka pembuatan KTP semakin cepat.

Penggunaan teknologi informasi seperti internet dan HP, untuk menginformasikan KTP yang akan jatuh tempo dan KTP yang sudah selesai. Penggunaan teknologi informasi maka lead time proses pengiriman berkas, data dan iformasi bisa sangat cepat.

Ketiga, tidak adanya monitoring pengurusan KTP. Dengan tidak adanya monitoring maka tidak akan tahu warga yang tengah mengurus KTP, kapan gurusnya, tidak ada histori pengurusan KTP sebelumnya sehingga tidak pernah dievaluasi penyebab lambatnya pengurusan KTP.

Keempat, Desa harus memiliki standar operating prosedur (SOP) dan standar kualitas pelayanan KTP, yang disosialisakikan ke aparatur desa, RT/RW dan masyaratakat. RT/RW harus memiliki manual book proses pembuatan KTP sehingga proses pembuatan KTP tidak simpang siur

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

(Foto Essai) Menyambut Presiden Baru …

Agung Han | | 20 October 2014 | 20:54

Inilah Reaksi Mahasiswa Australia untuk …

Tjiptadinata Effend... | | 20 October 2014 | 19:16

Ayo, Tunjukkan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24

10 Tips untuk Komedian Pemula …

Odios Arminto | | 21 October 2014 | 01:11

Apakah Kamu Pelari? Ceritakan di Sini! …

Kompasiana | | 25 September 2014 | 11:05


TRENDING ARTICLES

Off to Jogja! …

Kilian Reil | 3 jam lalu

Ini Kata Koran Malaysia Mengenai Jokowi …

Mustafa Kamal | 9 jam lalu

Indonesia Jadi Tuan Rumah Lagi di Piala AFF …

Djarwopapua | 10 jam lalu

BJ Habibie, Bernard, dan Iriana Bicara …

Opa Jappy | 15 jam lalu

Mie Instan vs Anak Kost (Think Before Eat) …

Drupadi Soeharso | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

Mungkinkah? Entah! …

Aisditaniar Rahmawa... | 7 jam lalu

Najwa Shihab Jadi Menteri? She Is A Visual …

Winny Gunarti | 7 jam lalu

Mendayung Di Sungai Ayung …

Aisditaniar Rahmawa... | 8 jam lalu

Apakah Emoticon Benar-benar Mewakili …

Dewi Nurbaiti | 8 jam lalu

Ada Cinta #14 : Bintang Jatuh …

Ryan M. | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: