Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Anom Surya Putra

Konsultan. Penulis buku "Teori Hukum dan Kebijakan Publik" (2014;NulisBuku.Com), konsentrasi pada analisis hukum dan kebijakan selengkapnya

Klasifikasi Perdesaan dan Posisi Media (Jombang)

OPINI | 14 May 2013 | 17:21 Dibaca: 235   Komentar: 0   0

LATAR

Fokus analisis rekomendasi ini dilandasi oleh hubungan antara kemampuan warga dan pemerintahan desa dalam klasifikasi desa tertentu. Penulis melakukan analisis terhadap data PODES (Potensi Desa) 2008 yang diterbitkan BPS Tahun 2009 dengan pendekatan klasifikasi desa: desa swadaya (desa tertinggal; disadvantage village); desa swakarya; dan desa swasembada.

Hasilnya: mayoritas desa-desa di kabupaten Jombang terklasifikasi dalam desa swakarya. Desa swakarya lazimnya disebut desa transisi dari desa swadaya/tertinggal menuju desa swasembada dan cepat berkembang. Desa swakarya di Jombang mengikuti prinsip entropi budaya dimana kemampuan warga dan pemerintahan desa akan cenderung menurun dalam merespons program pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah program pemerintah yang membawa agenda-setting dari sektor swasta. Ini berbeda dengan desa swadaya/tertinggal yang antusias dalam merespons program pemerintah.

Isu ekologi politik yang mewarnai survei seismik di Blok Gunting Jombang beberapa tahun lalu menjadi trigger bagi desa swakarya di lokasi survei seismik untuk meningkatkan kapasitasnya dalam merespons program pemerintah dan sektor swasta di sektor pertambangan/migas.

RESISTENSI DI DESA SWAKARYA LANJUT DAN UTAMA: FOKUS PADA PEMERINTAHAN DESA

Dalam analisis terhadap data statistik PODES 2008 yang diterbitkan BPS 2009, mata pencaharian utama di Pulo Lor adalah sektor jasa atau industri, sedangkan mata pencaharian utama di Plandi bertumpu pada tanaman pangan.

Kedua lokasi tersebut berada di Kecamatan Jombang yang klasifikasi perdesaannya mayoritas adalah desa swakarya lanjut dan swakarya utama. Kesadaran masyarakat desa dengan mata pencaharian utama di sektor jasa/industri dan tanaman pangan ini cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah dan strategi manajemen sektor swasta yang implementasinya berjalan monolog dan monolitik.

Disisi lain terdapat Desa Denanyar dengan mata pencaharian utama warga desa pada tanaman pangan dan terklasifikasi sebagai desa swakarya lanjut. Suatu desa yang ditopang dengan nama besar pesantren ini relatif terkendali dengan nalar sosial-religius yang toleran dan pragmatik.

Masalah Utama. Desa Pulo Lor, Plandi dan Denanyar sebagai desa swakarya lanjut dan utama mempunyai masalah utama pada aspek pemerintahan desa dan pengawasan pemerintahan.

Hubungan antara warga desa dan pemerintahan desa cenderung kurang dilandasi sikap saling percaya dan jaringan NGO lebih mudah masuk untuk melakukan pendidikan ekologi politik.

Disisi lain, mata pencaharian utama di Pulo Lor yang bertumpu pada sektor jasa/industri cenderung merupakan pola nafkah tunggal, sedangkan di Plandi dan Denanyar terjadi diversifikasi pola nafkah.

Tindakan survei seismik akan dipersepsikan oleh warga desa Pulo Lor sebagai tindakan yang menghapus satu-satunya sumber kehidupan mereka di sektor industri/jasa; sedangkan warga desa Plandi dan Denanyar merasa sumber penghidupannya di sektor tanaman pangan akan berkurang drastis.

Rekomendasi Langkah. Media lokal dan nasional sebaiknya mengangkat isu (1) penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam penanganan program ekologi pasca survei seismik bersama-sama dengan warga desa dan Exxon; (2) kerjasama di sektor industri/jasa berskala mikro, kecil dan menengah dengan melibatkan pemerintahan desa dan warga pemilik tanah.

PRAGMATISME DI DESA SWAKARYA MULA DAN SWAKARYA UTAMA

Kompensasi dari Exxon, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah adalah isu utama di wilayah Kauman, Sidowarek, Gajah dan Rejoagung. Dalam analisis statistik PODES 2008 (BPS: 2009), mata pencaharian utama dari masyarakat di wilayah perdesaan tersebut bertumpu pada tanaman pangan. Sedangkan klasifikasi desanya adalah desa swakarya mula, kecuali Kauman yang terklasifikasi dalam desa swakarya utama.

Diwek relatif terbuka dengan model protes yang lebih moderat. Kaum perempuan memegang peran dalam melakukan penolakan atas kompensasi yang dinilai tak-akan mampu menggantikan risiko yang mereka hadapi. Mata pencaharian utama mereka bertumpu pada tanaman pangan dan klasifikasi desanya mayoritas desa-desa swakarya mula. Diwek potensial bersikap kritis terhadap isu-isu kebijakan dan secara hipotetik relatif dekat dengan wilayah perdesaan di kecamatan Jombang yang terkategori maju dan menjadi “koordinat gerakan advokasi sosial dan advokasi kebijakan”.

Desa Sidomulyo yang relatif “lancar” dalam implementasi survei seismik, terklasifikasi dalam desa swakarya mula dan mata pencaharian utama penduduknya pada tanaman pangan. Aparatus pemerintah kecamatan/desa relatif berkarakteristik “transparan”. Dari sisi kewilayahan, desa Sidomulyo berdekatan dengan desa Mojokrapak yang terkategori desa swakarya utama dan berpotensi mendorong kemajuan desa Sidomulyo.

Masalah Utama. Masalah yang dihadapi Sidowarek, Gajah dan Rejoagung, serta Diwek dan Sidomulyo sebagai desa swakarya mula terletak pada kualitas infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan desa Kauman yang lokasinya berdekatan dengan ketiga desa tersebut cenderung menjumpai persoalan yang sama tapi ditambah dengan turunnya kapasitas pemerintahan desa akibat monetisasi sektor industri/jasa di wilayahnya.

Rekomendasi. Media lokal dan nasional mengangkat isu pemenuhan hak (baca: bukan pemenuhan kebutuhan) warga terhadap infrastruktur ekonomi (pasar desa dan seterusnya), pendidikan (sekolah dan peralatan pendukung) dan kesehatan (poskesdes; klinik desa dan lain sebagainya). Isu pemenuhan hak tersebut ditujukan untuk (1) memberikan diversifikasi sumber penghidupan di Sidowarek, Gajah dan Rejoagung; (2) lembaga usaha milik desa yang disepakati oleh warga dan pemerintahan desa.

PENUTUP

Strategi kebijakan berbasis klasifikasi perdesaan sebaiknya melakukan upaya perbaikan atas model sosialisasi yang bersifat monolog dan monolitik. Pendekatan dialogis dan pragmatik sah-sah saja dilakukan berdasarkan jika dilakukan dalam rangka pemenuhan hak warga desa dan berlangsung unik sesuai karakteristik kewilayahannya.

Dokumen penataan rang yang dilakukan oleh Bappeda dalam bentuk kebijakan kawasan agropolitan di Jombang dapat dipertimbangkan sebagai titik masuk untuk menjalin komunikasi lintas-sektor dengan instansi pemerintah daerah. Disisi lain, masyarakat pemilik tanah lebih tepat untuk langsung diajak dialog dengan liputan yang dikerangkai oleh delivery system yang tidak merugikan masyarakat dan memperburuk citra perusahaan.


Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sukses sebagai Pengusaha Telur Asin …

Tjiptadinata Effend... | | 21 December 2014 | 11:54

Cegah Lintah Darat Merajalela dengan GNNT …

Agung Soni | | 21 December 2014 | 11:16

Rahasia Keberhasilan Pariwisata: Jangan …

Jimmy Haryanto | | 21 December 2014 | 08:18

Gratifikasi Natal dan Tahun Baru …

Mas Ukik | | 21 December 2014 | 10:01

Blog Competition Coca-Cola Sampai Akhir …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Lain Fahri Hamzah, Lain Pula Fadli Zon …

Ajinatha | 8 jam lalu

Lebih Baik Pernyataan Dwi Estiningsih …

Hendi Setiawan | 9 jam lalu

Beda Fahri Hamzah, Fadli Zon, Setya Novanto …

Ninoy N Karundeng | 9 jam lalu

Natal, Skandal Sejarah Kelahiran Yesus …

Nararya | 9 jam lalu

Pintu Damai Tertutup, Menang Golkar Bali …

Erwin Alwazir | 18 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: