Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Kanis Wk

Pelayan Umat di Mindiptana, dan guru keliling di Merauke. Peduli pada masalah sosial dan kesejahteraan orang selengkapnya

Usulan Pemekaran Daerah Otonom Baru Siap Disetujui

REP | 23 April 2013 | 12:50 Dibaca: 1715   Komentar: 0   0

13666960761214712746

sumber:metronews.com

Wacana pemekaran daerah otonom baru di Provinsi Papua dan Papua Barat memang sudah lama diidamkan masyarakat. Kerinduan masyarakat itu antara lain ditunjukan dengan cara datang sendiri ke Jakarta dan berdilaog langsung dengan DPR RI, DPD, dan Mendagri.

Itu terjadi akhir tahun lalu, tepatnya pada 24 November 2012. Sejumlah tokoh penting dari Provinsi Papua dan Papua Barat seperti pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Gubernur Papua dan Papua Barat dan beberapa perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat berkumpul di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Hadir pula sejumlah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua dan Papua Barat serta Mendagri Gamawan Fauzi.

Singkatnya, pertemuan yang difasilitasi DPD RI itu membahas tentang aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat yang menginginkan daerahnya dimekarkan.

Aspirasi itu mendapat respon positif dari para hadirin, dengan tentu saja menyertakan sejumlah catatan berisikan warning agar aspirasi itu perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk harus mengikuti mekanisme aturan yang berlaku.

Sudah Diakomodir dan Siap Disetuji

Setelah berproses selama kurang-lebih enam bulan, Anggota Kimisi I DPR RI dari Dapil Papua yang membidangi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, Yorris Raweyai, mengatakan, dari 72 usulan pemekaran provinsi dan kabupaten daerah otonom baru dari Papua dan Papua Barat yang masuk ke DPR RI maupun Kemendagri , 32 di antaranya sudah diakomodir dan siap disetujui. Antara lain, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Raja Ampat, Provinsi Teluk Cenderawasih, dan Provinsi Tabi.

Yoris mengatakan hal itu kepada wartawan di Jayapura usai Conferense Series antara DPR RI Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP, Pangdam XVII/Cenderawasih, dan Kapolda Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin, (22/4/2013). http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/3953-72-usulan-pemekaran-dari-papua-masuk-dpr-ri

Ditempat yang sama,  Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, mengatakan, jika daerah-daerah yang belum mendapatkan risalah/rekomendasi dari DPRP dan MRP, dirinya tidak akan menyetujui adanya pemekaran. Tapi jika daerah bersangkutan telah mendapatkan risalah persetujuan dari DPRP dan MRP, tentunya selaku Gubernur Provinsi Papua turut mendorongnya untuk disahkan menjadi daerah otonom baru. [Bersambung]

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Lebaran Sederhana ala TKI Qatar …

Sugeng Bralink | | 30 July 2014 | 22:22

Ternyata Kompasiana Juga Ada Dalam Bidikan …

Febrialdi | | 30 July 2014 | 04:30

Indonesia Termasuk Negara yang Tertinggal …

Syaiful W. Harahap | | 30 July 2014 | 14:23

Sultan Brunei Sambut Idul Fitri Adakan Open …

Tjiptadinata Effend... | | 30 July 2014 | 07:16

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56


TRENDING ARTICLES

Jokowi Menipu Rakyat? …

Farn Maydian | 9 jam lalu

Gandhi-Martin Luther-Mandela = Prabowo? …

Gan Pradana | 11 jam lalu

Jokowi Hanya Dipilih 37,5% Rakyat (Bag. 2) …

Otto Von Bismarck | 13 jam lalu

Jokowi yang Menang, Saya yang Mendapat Kado …

Pak De Sakimun | 15 jam lalu

Dilema Seorang Wanita Papua: Antara Garuda …

Evha Uaga | 18 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: