Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Irpan Supu

bolelah anda kecewa tapi jangan putus asa, karena putus asa mematikan masa depan

Efek Pilkada pada Birokrasi

OPINI | 02 April 2013 | 14:03 Dibaca: 174   Komentar: 0   0

Dalam tulisan saya yang lalu dengan judul “pilkada yang merusak” telah disampaikan tentang beberapa hal yang menjadi sisi negatif dari pilkada, namun mengenai birokrasi belum saya sampaikan sedikitpun, mungkin tulisan ini sebagai tambahan referensi tentang betapa merusaknya pilkada bagi semua sendi kehidupan masyarakat dan bangsa ini.

birokrasi selalu menjadi mesin politik bagi partai politik ataupun calon peserta pilkada. ini karena birokrasi masih dipandang sebagai lahan subur mengumpul pundi serta membangun jejaring politik. apalagi banyaknya gelontoran uang yang menjadi program kegiatan pemerintah yang di kelola oleh sistem birokrasi,hal ini berefek pada keterlibatan para birokrat dalam politik praktis, mereka mau atau tidak, suka atau tidak terpaksa harus terlibat dalam politik praktis. sebagai contoh seorang bupati yang akan mencalonkan diri kembali (incumbent) jelas akan menempatkan orang orangnya pada jabatan strategis pemerintahan (birokrasi)  yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti Dinas PU, Catatan sipil, dinas kesehatan, dinas pendidikan, Dinas pengelolaan anggaran dan pendapatan. ini jelas dimaksudkan untuk menggenjot prestasi dan citra selain itu untuk menggerus pundi pundi uang.

para pejabat yang ditunjuk tidak punya pilihan lain selain memberikan dukungan, sebab jika hanya pasif atau nyata nyata menolak akan di non-job-kan atau di tempatkan ditempat kering.istilah tempat kering dan tempat basah telah menjadi bahasa harian dalam lingkungan birokrasi.

jika kandidatnya menang maka para birokrat akan bersuka ria selama 5 tahun kedepan sambil menunggu pilkada berikutnya, namun jika kandidatnya kalah maka mereka akan gigit jari dan bersiap untuk menerima “pembuangan”

padahal dll UU no 43 tahun 1999 tentang perubahan UU pokok pokok kepegawaian serta dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS jelas jelas disebutkan larangan PNS untuk tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi ikut serta dalam memberikan dukungan politik kepada pasangan calon. namun sayang semua peraturan itu hanya diatas kertas saja, hampir semua PNS apalagi pejabat struktural di daerah terlibat baik secara terang terangan maupun sembunyi sembunyi dalam mendukung pasangan calon di pilkada.

salam

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jakarta Community Tampil Semarak di Asean …

Tjiptadinata Effend... | | 02 September 2014 | 19:52

Modus Baru Curi Mobil: Bius Supir …

Ifani | | 02 September 2014 | 18:44

Beranikah Pemerintah Selanjutnya …

Dhita A | | 02 September 2014 | 19:16

Si Biru Sayang, Si Biru yang Malang …

Ikrom Zain | | 02 September 2014 | 21:31

Ikuti Blog Competition Sun Life dan Raih …

Kompasiana | | 30 August 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 8 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 10 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 12 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 13 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Cerita Kecil Soal Keberagaman dan …

Sugiyanto Hadi | 8 jam lalu

Kurikulum Baru? Bingo! …

Nur Fatma Juniarti | 8 jam lalu

Cara Menghilangkan Komedo di Hidung …

Gunawan Eka Saputra | 8 jam lalu

Program ‘Haji Plus Plus’: Bisa …

Rumahkayu | 8 jam lalu

Sampai Kapan Hukum Indonesia Mengecewakan …

Giri Lumakto | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: