Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Baru Muncul E-Catalog (LKPP) Sudah Muncul Kritik

OPINI | 13 March 2013 | 00:53 Dibaca: 2005   Komentar: 0   0

13631105681479288129

Segala bentuk dan cara di lakukan pemerintahan indonesia. Berbagai inovasi di lakukan dan dibuat agar dapat mampu bersaing dengan dunia luar. Kemajuan zaman seakan akan selalu menjadi suatu tuntutan atau kewajiban yang harus di penuhi serta di jalani. Pemerintah kemudian berfikir apa yang harus dilakukan dan apa yang sesuai dengan zaman yang sudah menggunakan internet. Segala kecepatan informasi tetap dan lugas menjadi PR. Salah satu yang di keluarkan ialah E - Katalog Pengadaan Barang/Jasa Publik. Apa itu e – katalog pengadaan barang/jasa publik, Dimana e-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Publik di buat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada penghujung 2012. Mulai 2013, pengadaan layanan koneksi Internet sampai dengan 30 Mbps untuk lembaga pemerintah dapat membeli langsung tanpa melalui lelang. Di zaman yang semakin maju di mana informasi harus di dapat secepat mungkin inovasi ini pun muncul belum lama dan baru pada tahap awal. Mungkin istilah “time is money” sangat terlihat di sini dan sangat tetap. Semakin banyak barang/jasa dengan spefisikasi yang terstandardkan (seperti kendaraan bermotor, alat-alat kesehatan) yang masuk dalam e-katalog. Dalam e-katalog yang tersedia online dicantumkan spesifikasi barang/jasa dan harga yang ditawarkan oleh rekanan.

Apa manfaatnya? Pertama, e-katalog menjadikan proses pengadaan barang/jasa di sektor publik lebih efisien. Waktu pengadaan yang pendek dan persaingan sehat rekanan menunguntungkan pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik. Kedua, e-katalog juga dapat meningkatkan transparansi. Dalam kasus koneksi Internet, semua ISP memberikan harga layanan secara terbuka. Dengan demikian, masalah kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam pengadaaan barang/jasa bisa ditekan. Ketiga, e-katalog yang menyederhanakan proses akan mengundang semakin banyak rekanan untuk berpartisipasi. E-katalog telah menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/jasa yang cenderung rumit (red tape). Manfaat seperti ini akan semakin terasa, ketika semakin banyak barang/jasa yang dimasukkan ke dalam e-katalog.

Harapan ini dilengkapi dengan kampanye LKPP untuk penggunaan e-procurement untuk 100% dalam pengadaan barang/jasa sektor publik. Kampanye ini bisa dikaitkan dengan Instruksi Presiden No. 17/2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang mengharuskan lembaga pemerintah pada tahun 2012 melakukan lelang secara online: sebanyak 40% anggaran pengadaan (untuk provinsi/kabupaten/kota) dan 75% (untuk lembaga di pusat). Apakah semuanya akan berjalan mulus? Belum tentu.

E-procurement sebagai bagian dari inisiatif e-government adalah keputusan politik yang tidak steril dari tarik-ulur kepentingan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan antaraktor menjadi penghambat utama pelaksanaan e-procurement di banyak lembaga. Apakah benar e-procurement dapat dikatakan mengurangi korupsi ? segala pertanyaan harus mempunyai solusi yang tetap agar program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan segala tujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi harus dilakukan banyak cara yang transparasi agar dapat meminimalisirnya.

Sumber :

http://fathulwahid.wordpress.com/2013/02/05/e-katalog-pengadaan-barangjasa-publik/ (di unduh tanggal 13/03/2013 pukul 0.30)

http://wartaekonomi.co.id/berita7056/ini-27-isp-yang-masuk-ekatalog-lkpp.html

(Ini 27 ISP yang Masuk e-Katalog LKPP Hatta - Digital Economy / Kamis, 27 Desember 2012 19:04 WIB) (di unduh tanggal 13/03/2013 pukul 0.33)

http://lpse.blogdetik.com/2010/10/18/arsitektur-teknis-e-purchasing/

(di unduh tanggal 13/03/2013 pukul 0.33)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kiprah Ibu-ibu Masyarakat Biasa di Tangerang …

Ngesti Setyo Moerni | | 27 November 2014 | 07:38

Jakarta Street Food Festival: Ketika Kuliner …

Sutiono | | 27 November 2014 | 11:06

Tulis Ceritamu Membangun Percaya Diri Lewat …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 14:07

Peningkatan Ketahanan Air Minum di DKI …

Humas Pam Jaya | | 27 November 2014 | 10:30

Tulis Aspirasi dan Inspirasi Aktif Bergerak …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Petisi Pembubaran DPR Ditandatangani 6646 …

Daniel Ferdinand | 6 jam lalu

Senyum dan Air Mata Airin Wajah Masa Depan …

Sang Pujangga | 7 jam lalu

Timnas Lagi-lagi Terkapar, Siapa yang Jadi …

Adjat R. Sudradjat | 8 jam lalu

Presiden Kita Bonek dan Backpacker …

Alan Budiman | 8 jam lalu

Prabowo Seharusnya Menegur Kader Gerindra …

Palti Hutabarat | 9 jam lalu


HIGHLIGHT

Lawan Laos: Antara Kebanggaan dan Harga …

Achmad Suwefi | 8 jam lalu

[Cerbung] Green Corvus #11 …

Dyah Rina | 8 jam lalu

Menghadiri Japan Halal Expo 2014 di Makuhari …

Weedy Koshino | 8 jam lalu

Pengabaian Arbitrase di Kasus TPI dan …

Dewi Mayaratih | 8 jam lalu

Bu Susi, Bagaimana dengan Kualitas Ikan di …

Ilyani Sudardjat | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: