Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Simpet Soge

Seorang anak desa. Menyukai kesederhanaan, mengagumi keindahan. Punya blog di http://simpetadonara.blogspot.com/

KTP Ganda: Salah Siapa?

REP | 04 February 2013 | 08:00 Dibaca: 2839   Komentar: 0   2

Tahun 2005, di pulau Timor, NTT. Saya menyimak sebuah surat pembaca di salah satu tabloid tentang seseorang pemilik KTP ganda yang hendak ikut pemilu sebagai kontestan. Pengadu di tabloid itu menuntut supaya hak si kontestan diboikot. Alasannya itu tadi. Kepemilikan KTP ganda. Saya pun lalu menganggap bahwa memiliki KTP ganda adalah sebuah kejahatan, atau paling kurang, sebuah pelanggaran hukum.

Sekitar setahun lalu, saya terkejut ketika membaca bahwa KTP ganda bukan cuma milik si kontestan pemilu di Timor. Tertulis bahwa di Ibukota Negara, pejabat-pejabat yang berasal dari daerah dan berdomisili di DKI dipastikan sebagiannya (kalau tidak kita sebut semuanya) punya KTP ganda juga. Indonesia Media-lah yang tahun 2011 lalu mengutip apa yang dikatakan jubir Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, bahwa pejabat pemilik data ganda biasanya memiliki KTP di daerah asal dan mengurus juga ketika tinggal di DKI Jakarta. ‘Korps’ pemilik KTP ganda ini jumlahnya tidak sedikit. Telah lewat sembilan juta orang sampai saat itu, Nopember 2011, sebagaimana yang dikatakan oleh sang jubir. Mencengangkan! Coba ngomong, apa ada penjara baru yang bisa tampung jutaan pelanggar-pelanggar hukum ini? Kini, penerapan E-KTP sudah dua tahun lewat, dan belum jelas bagaimana update tentang jumlah mereka.

Masalah tidak berhenti di situ….

Bulan bulan belakangan, muncul lagi persoalah yang berkaitan. Baca-baca di koran, diberitakan adanya kekacauan data yang timbul jelang pilkada di NTT kini. Sasaran bidik pers adalah data pemilih yang berbeda, dan akibatnya, kepastian jumlah pemegang hak pilih yang jadi kacau-balau. Itu terjadi karena bedanya rujukan data pemilih yang dipakai. Yang satu dari tanda pengenal warga yang diurus oleh warga lewat E-KTP, dan yang lain dari data faktual lapangan hasil pendataan terbaru oleh panitia.

Kemarin, saya jadi lebih lebih terperanjat lagi, —satu alasan kuat untuk bikin curhat ini,—- yaitu ketika tahu bahwa saya sendiri tidak lama lagi [1] akan punya KTP ganda juga. Itu akan terjadi karena saya sudah punya dua NIK. Logis, karena pemrosesan KTP berpatokan pada NIK. Bertentangan dengan ucapan sang jubir, saya sama sekali bukan pejabat, lho J

Kenapa ganda?

Chairil Anwar pernah bilang: terlintas tanya.

Apa itu (NIK)? Apa itu nomor KTP? (Sempat bingung ketika mengisi salah satu formulir aplikasi, NIK disamakan dengan nomor KTP. Wong kalau sama, sebutannya dibikin sama biar praktis, apalagi istilahnya teknis banget.)

Cuci muka, gosok gigi, lekas-lekas ke warnet.

Wikipedia menyebut bahwa NIK, atau kepanjangannya Nomor Induk Kependudukan, adalah nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Sementara KTP, kepanjangannya Kartu Tanda Penduduk, adalah tanda pengenal dengan dasar identifikasinya dari NIK ini.

Hmm hmm hmm ternyata memang KTP dan NIK itu sendirilah persoalannya. Di sana terdapat kata ‘penduduk’, sebuah kata yang salah tempat. Tak harus sekolah tinggi-tinggi untuk mengerti bahwa telah terjadi pencampuradukkan dua hal yang berbeda, yaitu ke-‘warganegara’-an dan ke-‘penduduk’-an dalam sebuah tanda pengenal bernama KTP. Harap saya tidak salah simpul, bahwa keduanya punya perbedaan. Yang satu adalah urusan politis, dan yang lainnya adalah urusan ilmiah. Begini kira-kira kalau dipasangkan: Kewarganegaraan=Politis, sementara Kependudukan=Ilmiah. KTP terkait dengan yang pertama, bukan yang belakangan. Di Indonesia, keberadaan KTP ini ada konsekwensi hukumnya juga. Pengurusan dokumen-dokumen bermuatan hukum memang sering mensyaratkan KTP.

Sementara itu, ke’penduduk’an alias demografi sendiri adalah persoalan ilmiah. Dapat dianggap bahwa persoalan kependudukan bagi dinas terkait sebenarnya tidak jauh beda dengan persoalan cuaca bagi BMKG. Keduanya sama-sama merupakan penerapan prinsip ilmiah untuk tujuan praktis. Katakanlah bila di badan urusan kependudukan (demografi) punya istilah penduduk, migrasi, himpunan (keluarga), pertumbuhan, dll, itu tidak jauh beda dengan kelembaban, suhu, cuaca dll di BMKG.

Jadi, kependudukan sebagai persoalan ilmiah mestinya hanya ditangani oleh lembaga yang ada kompetensi ilmiahnya. Memang, Kemendagri sendiri rentang kendali mereka menjangkau hingga ke segala pelosok, sampai ke Desa dan Dusun. Tetapi performance mereka secara ilmiah, yaitu menyangkut metode pengumpulan hingga pemanfaatan data tidak pernah terdengar. Andaipun ada, data ilmiah jika ditumpuk saja di lemari-lemari birokrasi akan menjadi kurang bermanfaat. Di sana, pertanggungjawaban data dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah pun tidak akan pernah maksimal. Toh, mereka bukan lembaga ilmiah.

Jadi, bagaimana?

Mestinya, dapat dipilah antara urusan kewarganegaraan dan kependudukan. KTP, dilihat dari fungsinya, adalah tanda pengenal untuk warganegara, baik untuk WNI, maupun untuk WNA. Kalau sebagai tanda pengenal kewarganegaraan, KTP sebenarnya tidak ada hubungan dengan kependudukan. KTP sendiri pun bukanlah alat kelengkapan ilmiah (demografi). Jadi, kata ‘Penduduk’ dalam tanda pengenal ini seharusnya tidak bisa dipakai. Usul saja nih, kata ‘Penduduk’ diganti saja dengan ‘Pengenal’ sehingga menjadi Kartu Tanda Pengenal. Ini sama dengan di Negeri serumpun melayu kita, Malaysia, yang punya Identity Card. Soal KTP sebagai ‘Kartu Tanda Penduduk’, mari jadikan itu masa lalu saja sambil memahfumi bahwa memasukkan istilah penduduk mungkin dilakukan untuk memudahkan identifikasi seseorang berdasarkan tempat tinggalnya atau alamat rumahnya. Padahal, urusan untuk tahu alamat rumah seseorang, andai saja si orang mati kecelakaan di jalanan atau ia teroris dsb, adalah urusan polisi untuk melacak dari kartu tanda pengenal yang ada. Soal penomoran NIK, dasar yang dipakai sebaiknya adalah tempat lahir, bukan tempat tinggal atau alamat terakhir, yang bisa berganti setiap saat. Saya curiga, NIK saya jadi ganda karena saya pindah penduduk. Lagi-lagi itu. Karena dalam NIK ada kata ‘Kependudukan’.

Menyusahkan

Kalau belum diganti menjadi Kartu Tanda Pengenal, maka KTP sebagai Kartu Tanda Penduduk akan menyusahkan.

Menyusahkan, pertama karena jika kita pindah domisili, bahkan ketika masih dalam satu propinsi, maka KTP juga harus diganti. Ini terjadi karena ada perubahan penduduk akibat seseorang pindah alamat domisili, di mana alamat itu tercetak pula dalam lembaran kecil KTP tersebut. Bukan cuma itu. Pindah domisili dalam kota pun mesti mengurus ulang KTP. Dulu, ketika pindah pondokan dari kelurahan Lasiana ke kelurahan Merdeka yang masih dalam kota Kupang, saya pun mesti bolak-balik antara dua kantor lurah, kedua RT, dan dinas Capilduk kota dengan dilengkapi kertas yang tidak masuk akal [2] dan butuh banyak duit. Bayangkan, dengan kantong mahasiswa rantau yang fas-fasan. J

Kalau toh tidak mau mengurus perpindahan ini, termasuk memperbaharui KTP setiap lima tahun, maka seseorang akan kehilangan hak dan kebebasan tertentu dalam mendapat layanan pemerintah maupun badan usaha. Pengalaman saya beberapa bulan kemarin, saya ditolak untuk membuka rekening di sebuah bank swasta di Waiwerang, kota kecamatan kami, karena KTP saya masih mencantumkan alamat saya sebelumnya, yaitu Kupang. Padahal kami masih dalam satu propinsi. Memang, saya saat itu belum genap 6 bulan menetap (syarat menetap minimal untuk dibuatklan KTP). Alhasil, saya mesti genap 6 bulan dulu dan mengurus ulang KTP untuk dapat membuka rekening ini. Saya pun mesti masuk di salah satu keluarga, yaitu keluarga papa mama kandung saya, karena saya belum menikah. Anehnya, di kantor-kantor tempat dokumen itu diurus, mereka mengembalikan KK lama saya. Di titik ini, NIK saya menjadi berganti, atau lebih tepatnya, menjadi ganda.

Menyusahkan, kedua, terkait dengan KK alias Kartu Keluarga. KK sendiri malah berkesan memecah belah keluarga. Bagaimana tidak? Pengalaman saya, yang karena sejak tamat SD saya sudah tinggalkan rumah papa mama di pedalaman untuk tinggal di asrama sekolah, nama saya kemudian dihapus dalam daftar kartu keluarga terbitan terbaru di rumah saya sendiri! Padahal, definisi keluarga, salah satunya adalah suatu kesatuan ekonomi, di mana kita masih di bawah tanggungan orang tua. Saya tentu takut kalau nama saya tidak ada di kartu keluarga itu, saya dianggap bukan anggota keluarga. Hiks! Sorry ya Papa Mama J

Karena itu pulalah maka ketika saya pulang kampung, dan itu sering, saya masih menyadari dan membawa diri sebagai tamu di rumah keluarga saya sendiri. ‘Kan saya tidak punya nama di kampung sana. Nama saya sudah tercatat di KK lain yang domisilinya terpisah ratusan kilometer jauhnya. [3]

Menyusahkan, ketiga, karena pengurusan KTP dan KK yang berulang-ulang tiap kali ada perubahan data –misalnya kelahiran baru atau pindahnya salah satu anggota keluarga, apalagi mobilitas penduduk makin tak terbendung– adalah inefisiensi. Sebaiknya, uang masyarakat yang sudah sedikit itu cukuplah dipakai untuk pengurusan dokumen yang lebih kuat pengakuannya secara hukum, bahkan hukum internasional sekalipun, yaitu akta-akta.

KK pun tidak penting seandainya semua orang mengantongi akta lahir, akta nikah, dan akta kematian. Akta ini lebih kuat pengakuan dan ikatan hukumnya, dan diakui pula di lembaga-lebaga penegak hukum seperti pengadilan. Beda dengan KK. Jika ada perubahan data di KK, tidak pernah ada proses di pengadilan. Padahal, status hubungan dan ikatan keluarga adalah termasuk masalah hukum juga, bukan masalah administrasi kepemerintahan semata.

Resiko menghapus data ganda

NIK, kata Wikipedia, adalah unik dan tunggal. Tapi sudah nyata tidak demikian. Saya, bersama jutaan teman lainnya, punya NIK ganda. Inilah persoalannya. Terkait persoalan ini, bukannya diselesaikan dengan cerdas, malah oleh Kemendagri digampangkan dengan solusi ces plang. Masih mengutip dari Indonesia Media, si Jubir Kemendagri mengatakan bahwa para pemilik KTP ganda dengan sendirinya terdeteksi dan otomatis dihapus oleh komputer.

Kita mestinya harus berhati-hati dengan metode penghapusan tersebut. Atas dasar kesamaan apa data ganda ini dihapus? Kesamaannya nama? Alamat? Nama orang tua? Atau apanya yang sama? Dengan jumlah data jutaan orang, peluang terjadinya kesamaan antara dua personil menjadi besar.

Coba perhatikan sebuah contoh kesamaan ini.

Sama-sama memiliki nama Patricia Ann Campbell. Ayah mereka sama-sama bernama Robert Campbell. Tanggal lahir mereka sama-sama 13 Maret 1941. Mereka sama-sama menikah dengan pria militer pada tahun 1959 (selisih hanya 11 hari). Mereka sama-sama memiliki dua anak berumur 19 dan 21 tahun. Mereka sama-sama suka melukis dengan cat minyak. Mereka berdua sama-sama pernah belajar di bidang kosmetik. Keduanya sama-sama pernah bekerja sebagai akuntan. [4]

Ini bukan fiksi lho, tetapi serangkum data di sistem komputer Jaminan Sosial AS, salah satu identifikasi personil yang paling dipercaya di sana. Kekeliruan terjadi ketika kedua orang ini dianggap sama oleh komputer, dan diberi nomor jaminan sosial yang sama, padahal mereka beda orang.

Bagaimana dengan rencana penghapusan data ganda kita? Secara nalar awam, kita bisa saja beri kesimpulan bahwa akan ada resiko kesalahan nanti, tapi semoga itu tidak terjadi. Lagi, penghapusan data ganda bukanlah solusi. Jika kependudukan dan kewarganegaraan masih jadi satu paket di lembaran KTP, maka data ganda akan terus dan terus terjadi.

………………

Kita toh punya pakar-pakar demografi di kampus-kampus, juga punya pakar-pakar hukum. Saya yang cuap-cuap di sini cuma tenaga buruh swasta, cuma paham kulit-kulitnya saja masih salah-salah juga. Tapi, kenapa urusan kecil ini masih tetap jadi persoalan?

Jangan sampai ke depannya, persoalan hak dan kewajiban warganegara tidak lagi dengan dasar NIK, tetapi dengan dasar Akun Fesbuk di web. Tahu kan? Sekarang, hak bicara di media massa maupun membuat masukkan di instansi tertentu cukup dengan akun Fesbuk. Akan aneh kalau pengurusan akta-akta, paspor, hak pilh dan lain-lain ikut-ikutan dengan akun fesbuk, karena akun itu lebih terpercaya. Dan lembaga bentukan Negara tak punya fungsi lagi.

Maaf kalau ada pikiran dan kata yang salah.

[1] KTP terbaru saya yg sedang diproses adalah E-KTP

[2] Ada kertas tak masuk akal seperti “Surat Pernyataan Menanam Pohon”. Di situ diwajibkan bagi tiap orang yang mengurus KTP untuk menandatangani pernyataan kesediaan menanam sebatang pohon, tanpa ditunjuk di tempat mana pohon itu ditanam. Mudahnya, waktu itu saya cume tanam ‘pohon’ bunga kembang sepatu dalam pot di depan kamar pondokan, karena saya tidak punya tanah untuk melakukannya dengan lebih pantas.

[3] Pemondokan saya waktu di asrama yang didirikan ADB (Asian Development Bank). Asrama mewah di kompleks kampus Undana itu punya lebih dari seratus kamar, dan hampir dua ratus penghuni. Secara administrasi kampus, kami punya Bapak/Ibu asrama, dan kami adalah anak-anak asrama. Tetapi format kartu keluarga tidak memungkinkan untuk memuat nama sebanyak itu secara praktis. Ketua RT setempat lalu menyiasati dengan membuat tiap kamar sebagai satu keluarga. Karena di kamar saya hanya saya sendiri, maka KK saya hanya mencantumkan satu anggota.

[4] Saya kutip di artikel: ‘Kebetulan yg mencengangkan’, Dwimingguan Indonesia Media

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Stanley, Keindahan Sisi Selatan Hongkong …

Moris Hk | | 29 August 2014 | 14:46

Kisah Hidup Pramugari yang Selamat dari …

Harja Saputra | | 29 August 2014 | 12:24

Jose Mujica, Dihormati Meskipun Tidak Punya …

Putu Djuanta | | 29 August 2014 | 14:30

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: Kenapa …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58

Blog Competition Smartfren: Andromax yang …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Doa untuk Mas Vik …

Aiman Witjaksono | 10 jam lalu

Kejadian di SPBU yang Bikin Emosi… …

Ryan M. | 13 jam lalu

Jokowi Mengkhianati Rakyat Jika Tidak …

Felix | 14 jam lalu

Ganteng-Ganteng Hakim MK …

Balya Nur | 15 jam lalu

Cara Unik Jokowi Cabut Subsidi BBM, …

Rizal Amri | 15 jam lalu


HIGHLIGHT

BBM Naik Kenapa Takut? …

Mike Reyssent | 8 jam lalu

Kasus Florence : Salahkah Bahasa …

Mania Telo | 8 jam lalu

Waspada, Demam Berdarah Mulai Jangkiti …

Weedy Koshino | 8 jam lalu

Dilarang Berenang di Laut Mati …

Andre Jayaprana | 8 jam lalu

Udah Ngapain Aja untuk Menghadapi Masyarakat …

Zuhri Muhammad | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: