Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Hairul Sani

sosok yang biasa dan lugu, tetapi ingin menjadi luar biasa.

Kedepakan Partisipasi, Transparansi da Akuntabilitas

REP | 26 January 2013 | 22:40 Dibaca: 285   Komentar: 0   0

Bulan Januari tidak hanya sebagai awal bulan dalam perhitungan kalender nasional saja, tetapi bagi pelaksanaan sebuah pemerintahan terutama pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, bulan Januari merupakan awal untuk melaksanakan dua agenda rutinnya. Pertama adalah dimulainya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan APBD yang disusun pada proses perencanaan pembangunan di tahun sebelumnya. Dan yang kedua adalah kembali melakukan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk APBD tahun berikutnya.

Proyek-proyek pembangunan yang sudah termuat dalam dokumen APBD harus sudah mulai direalisasikan oleh pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya aspek transparansi dan akuntabilitas yang harus diterapkan oleh pemerintah. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan proyek-proyek pembangunan pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Aspek partisipasi masyarakat juga harus terbka dan terakomodir sebagai fungsi control di lapangan terhadap realisasi proyek-proyek pembangunan pemerintah.

Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah agar mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat terkait proyek-proyek apa saja yang akan dilakukan yang sudah dianggarkan dalam APBD. Sosialiasi dan informasi bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan tentang proyek-proyek apa saja yang akan dilakukan di sebuah kecamatan atau desa kapada masyarakat melalui pemerintahan kecamatan maupun desa. Bisa juga dengan memasang informasi tentang daftar proyek-proyek pembangunan tersebut di papan pengumuman yang ada di kantor kecamatan atau di kantor desa Sehingga dengan demikian, masyarakat akan mudah mengetahui dan bisa mengawasi pelaksanaan proyek tersebut dan melaporkan jika terjadi penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga harus meninjau ke lapangan pada wilayah-wilayah pelaksanaan proyek pembangunan  untuk memastikan terlaksananya pembangunan tersebut sesuai dengan perencanaan. Misalnya memastikan keseuaian lokasi, memastikan apakah papan proyeknya terpasang, memastikan penggunaan bahan-bahan kontruksi telah sesuai dengan perencanaan dan lain sebagainya.

Agenda kedua yang tidak kalah pentingnya adalah proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun kembali rencana-rencana pembangunan untuk APBD tahun anggaran berikutnya. Tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang) pelaksanaannya  dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten maupun provinsi. Pada tingkat Desa/Kelurahan disebut dengan MusrenbangDes/Kel yang jadwal pelaksanaanya adalah pada bulan Januari. Tujuannya adalah untuk menyusun program pembangunan yang akan diusulkan di setiap Desa. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini adalah Kepala Desa.

Pemerintahan Desa wajib melakukan kegiatan MusrenbangDes/Kel yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan MusrenbangDes. Tidak hanya dilakukan sebatas formalitas saja dan dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.tetapi dilakukan dengan benar dan melibatkan masyarakat sebagai peserta MusrenbangDes.

Dalam proses pelaksanaan MusrenbangDes/Kel, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi oleh pemerintahan desa/kelurahan, karena dalam MurenbangDes/Kel agendanya adalah membahas tentang apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat yang akan disusulkan mejadi sebuah program atau proyek pembangunan pemerintah. Adanya keterbatasan dalam mengakomodir semua usulan program pembangunan yang dihasilkan dalam musrenbangdes/Kel, sehingga harus ada beberapa usulan yang menjadi prioritas yang akan dibahas di musrenbang tingkat Kecamatan untuk didorong agar dianggarakan dalam APBD. Hal menjadikan partisipasi masyarakat menjadi hal yang mutlak harus dipenuhi oleh pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melakukan MusrenbangDes/Kel agar apa yang dihasilkan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan atas dasar kesepakatan bersama. Sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antar warga masyarakat terhadap proyek pembangunan yang dihasilkan dalam MusrenbangDes/Kel.

Oleh karena itu, pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melaksanakan dua agenda pembangunan tersebut dengan memenuhi beberapa aspek seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Di mana ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari aspek-aspek dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar (Good Governance). Benar dalam arti berdasarkan asas yang benar, mekanisme yang benar dan melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan benar.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

[Pileg] Pertarungan antar “Kontraktor …

Syukri Muhammad Syu... | | 23 April 2014 | 22:57

Sebenarnya, Berapa Sih Jumlah Caleg Gagal di …

Politik 14 | | 23 April 2014 | 14:46

Ini yang Penting Diperjelas sebelum Menikah …

Ellen Maringka | | 23 April 2014 | 13:06

Bumiku Sayang, Bumiku Malang …

Puri Areta | | 23 April 2014 | 16:46

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Hotman Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 20 jam lalu

Jokowi, Prabowo, dan Kurusetra Internet …

Yusran Darmawan | 22 jam lalu

Wuih.. Pedofilia Internasional Ternyata …

Ethan Hunt | 22 jam lalu

Bukan Hanya BCA yang Menggelapkan Pajak …

Pakde Kartono | 23 jam lalu

Kasus Hadi Poernomo, Siapa Penumpang …

Sutomo Paguci | 23 April 2014 07:15

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: