Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Muhammad Abdul Fatah

Mahasiswa Ilmu Politik UB, aktif dan menyukai kajian kepolitikan dan demokrasi

Dahlan Iskan, Menteri yang Salah Alamat

OPINI | 09 January 2013 | 22:12 Dibaca: 2758   Komentar: 0   3

Ketika kita berbicara tentang Dahlan Iskan, hampir dipastikan yang ada dibenak kita adalah Dahlan Iskan dengan mobil listriknya, atau Dahlan Iskan dengan Duxucinya yang mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalau. Namun yang tidak terbikir dibenak kita ketika berbicara tentang Dahlan Iskan adalah tentang “Dahlan Iskan dan tugas dan wewenangnya sebagai menteri BUMN”. Dengan kata lain, kita lebih menganal dengan mobil listriknya daripada Dahlan Iskan dengan kementerian BUMNnya. Lantas timbullah pertanyaan, “Apa sih, hubungannya antara Kementerian BUMN dengan proyek mobil listrik terebut?”, “Bukankan wewenang kementerian BUMN itu hanya seputar kebijakan pemberdayaan BUMN dan hal terkait lainnya?, bukankan masalah mobil inovasi berbahan istrik tersebut adalah ranah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi?”.

Kebijakan yang salah alamat

Oke, untuk menjawab beberapa pertanyaan manarik diatas, mari kita analisis apa sih hubungannya Dahlan Iskan dengan proyek mobil listriknya tersebut.

Secara prosedural, tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN sesuai Perpres No. 47 tahun 2009 adalah membidangi urusan pemerintah dibidang pembinaan badan usaha milik negara. Sedangkan fungsinya sesuai dengan pasal 2 adalah; 1. Merumuskan dan menetaapkan kebijakan seputar BUMN, 2. Koordinasi dan singkronisasi kebijakan dibidang pembinaan BUMN, 2. Pengelolaan barak milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab kementerian BUMN dan 4. Pengawasan atas jelannya tugas dilingungan BUMN.

Jadi, apa hubungannya dengan proyek mobil hemat energi atau mobil listrik? Kalau kita cermti, sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali antara tugas pokok dan fusngsi Kementerian BUMN dengan proyek mobil inovasi bertenaga listrik tersebut, kecuali mobil listrik tersebut memang dikelola oleh perusahaan BUMN, sayangnya tidak demikian. Kalau kita telisik lebih jauh, sebenarnya mobil inovatif bertenaga listrik itu adalah ranah kebijakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dibawah naungan Kementerian riset dan teknologi sesuai dengan Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang┬áKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, ┬áMenteri Negara Riset dan Teknologi. Jadi tidak ada saama sekali hubungannya dengan tupoksi dahlan iskan sebagai BUMN. Lalu untuk apa proyek mobil listrik TUCUXI tersebut. kompas online pada har ini melansir bahwa proyek mobil listruk TUCUXI tersebut hanya untuk keperluan pribadinya. “Ini proyek pribadi,” kata Dahlan saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (9/1/2013) oleh media tersebut.

Jadi, jika Dahlan Iskan dilihat sebagai pejabat negara itu dapat dikatakan baik. Karena turut mendukung produk-produk dalam negeri, berani menegur penjaga palang pintu tol yang yang tidak disiplin dan profesional, dan merakyak karena naik motor ataupun mobil ketika berangkat kekantornya. Namun, Dahlan Iskan sebagai menteri BUMN tidak dapat dikatakan baik bahkan aprosedural, karena kegiatannya dilapangan yang mempromosikan mobil bertenaga listrik tersebut sama sekali tidak ada sangkutpautnya dengan kementerian yang dipangkunya. Artinya, apa yang dikerjakan Dalan sebenarnya bukan pada ranah kebijakannya, bahkan menyimpang dari tupoksinya yang seharusnya mengatur dengan baik semua BUMN denagn tupoksinya, bukan malah ikut-ikutan ke kerjaan orang lain (Kementerian Riset dan Teknologi-pen).

Lantas bagaimana kinerja dahlan iskan sebagai menteri BUMN?

Kinerja Dahlan Iskan sebagai menteri BUMN ternyata tidak sebagus citranya sebagai penggerak mobil listrik (yang sebenarnya bukan wewenangnya). Bahkan dapat dikatakan bahwa kinerjanya dalam meminpin kemeneterian tersebut dapat dikatakan tidak memuaskan. Diantaranya adalah dividen BUMN yang semakin menurun. Pemerintah menargetkan dividen dari perusahaan plat merah sebesar Rp 32,6 M. Namun, target tersebut dipastikan akan meleset. Setoran perusahaan-perusahaan pelat merah yang ditangani kementerian BUMN sampai saat ini hanya bisa mengumpulkan dividen Rp 28,5 triliun. (merdeka.com, 26/9). Serta Kementerian yang dipimpinnya diperkirakan tidak mampu mencetak 100 ribu lahan pertanian baru dan mendorong lima badan usaha untuk melantai di bursa. Padahal, sejak awal di lantik, Dahlan langsung mempopulerkan slogan kerja, kerja dan kerja di BUMN. Belum lagi masalah penggusuran terhadap rumah-rumah secara ahumanis yang berada dipinggir rel kereta api disejumlah wilayah Jabar yang di kritik oleh Rieke Diyah Pitaloka.

Teringat kata-kata dari Prof. Yusril Ihza Mahendra, ” Kalau rezim lalai, Ingatkan!! Kalau rezim zalim, Lawan!! Kalau rezim tak mampu, turunkan!! Gunakan cara-cara sah dan konstitusional”,

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Indahnya Rumah Tradisional Bali: Harmoni …

Hendra Wardhana | | 26 October 2014 | 06:48

Perjuangan “Malaikat Tak …

Agung Soni | | 26 October 2014 | 09:17

Ayo, Tunjukkan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24

Fakta & Rahasia Saya Tentang Buku …

Indria Salim | | 26 October 2014 | 01:02

Bagi Cerita dan Foto Perjalanan Indahnya …

Kompasiana | | 22 October 2014 | 17:59



HIGHLIGHT

Satu Malam di Tanjung Bira …

Abdul Rahim | 7 jam lalu

Unjuk Rasa Tuntut Upah Layak di DIY …

Musfingatun Sakinat... | 7 jam lalu

Cody Simpson - Java Sounds Fair 2014 …

Tari Nadya | 7 jam lalu

Unek-unek untuk Presiden Baru …

Folly Akbar | 8 jam lalu

Risalah 365 Doa & Zikir Sehari-Hari …

Nur Hadi | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: