Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Lanka Asmar

Aktifitas sebagai Hakim dan Dosen. (www.profil-lanka.blogspot.com)

Peran Rekomendasi Komisi Yudisial untuk Mutasi Hakim

OPINI | 19 December 2012 | 08:59 Dibaca: 448   Komentar: 0   0

1355882315524078944

Sumber gambar : mediarakyatonline.com

Ide munculnya lembaga Komisi Yudisial RI telah ada semenjak tahun 1968 yang namanya dulu adalah Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Pada tahun 1998 muncul wacana yang kuat dan solid untuk membuat lembaga eksternal pengawas Hakim.  Pada tahun 2001 dalam rangka amandemen Undang-undang Dasar 1945 dibuatlah lembaga pengawas eksternal hakim yaitu Komisi Yudisial. Hal ini diatur dalam pasal 24 B (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Kemudian dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan :

” Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”

Dari pasal di 42 tersebut tentunya dapat dipahami, bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Namun di dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan :

” Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”

Atas dasar pasal 13 tersebutlah, Mahkamah Agung RI menyatakan berwenang dalam mengelola administrasi termasuk dalam hal mutasi hakim. Namun kalau kita amati pasal 42 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Komisi Yudisial berwenang untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Tentunya, karena Undang-undang telah mengatur, sebaiknya Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial melakukan kerja sama untuk mencari pola dalam mutasi hakim. Karena KY sendiri pun dapat memberi rekomendasi dalam mutasi hakim.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Berburu Gaharu di Hutan Perbatasan …

Dodi Mawardi | | 29 November 2014 | 11:18

Jokowi Tegas Soal Ilegal Fishing, …

Sahroha Lumbanraja | | 29 November 2014 | 12:10

Menjadikan Produk Litbang Tuan Rumah di …

Ben Baharuddin Nur | | 29 November 2014 | 13:02

Kartu Kredit: Perlu atau Tidak? …

Wahyu Indra Sukma | | 29 November 2014 | 05:44

Ikuti Blog Competition ”Warna Warni Indah …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 10:50


TRENDING ARTICLES

Ibu Vicky Prasetyo Ancam Telanjang di …

Arief Firhanusa | 5 jam lalu

Pak Jokowi, Dimanakah Kini “Politik …

Rahmad Agus Koto | 6 jam lalu

Ketika Jonru Murka #KJM …

Alan Budiman | 8 jam lalu

Anak Madrasah Juara 1 Olimpiade Indonesia …

Ahmad Imam Satriya | 9 jam lalu

SBY Mulai Iri Kepada Presiden Jokowi? …

Jimmy Haryanto | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Merespon Garuda …

Indra Sastrawat | 8 jam lalu

Festival Payung Indonesia Pertama, …

Indria Salim | 8 jam lalu

Bangun Indonesia dari Desa, Belajar dari …

Gapey Sandy | 8 jam lalu

Semurni Kasih Ibu …

Suci Handayani | 8 jam lalu

yang Muda ? Mbangun Desa!!! yang Tua? …

Kang Isrodin | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: