Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Lanka Asmar

Aktifitas sebagai Hakim dan Dosen. (www.profil-lanka.blogspot.com)

Peran Rekomendasi Komisi Yudisial untuk Mutasi Hakim

OPINI | 19 December 2012 | 08:59 Dibaca: 434   Komentar: 0   0

1355882315524078944

Sumber gambar : mediarakyatonline.com

Ide munculnya lembaga Komisi Yudisial RI telah ada semenjak tahun 1968 yang namanya dulu adalah Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Pada tahun 1998 muncul wacana yang kuat dan solid untuk membuat lembaga eksternal pengawas Hakim.  Pada tahun 2001 dalam rangka amandemen Undang-undang Dasar 1945 dibuatlah lembaga pengawas eksternal hakim yaitu Komisi Yudisial. Hal ini diatur dalam pasal 24 B (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Kemudian dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan :

” Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”

Dari pasal di 42 tersebut tentunya dapat dipahami, bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Namun di dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan :

” Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”

Atas dasar pasal 13 tersebutlah, Mahkamah Agung RI menyatakan berwenang dalam mengelola administrasi termasuk dalam hal mutasi hakim. Namun kalau kita amati pasal 42 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Komisi Yudisial berwenang untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Tentunya, karena Undang-undang telah mengatur, sebaiknya Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial melakukan kerja sama untuk mencari pola dalam mutasi hakim. Karena KY sendiri pun dapat memberi rekomendasi dalam mutasi hakim.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jokowi Jadi Presiden dengan 70,99 Juta Suara …

Politik14 | | 22 July 2014 | 18:33

Prabowo Mundur dan Tolak Hasil Pilpres Tidak …

Yusril Ihza Mahendr... | | 22 July 2014 | 17:27

Timnas U-23 dan Prestasi di Asian Games …

Achmad Suwefi | | 22 July 2014 | 13:14

Sindrom Mbak Hana & Mas Bram …

Ulfa Rahmatania | | 22 July 2014 | 14:24

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Jokowi Beri 8 Milliar untuk Facebook! …

Tukang Marketing | 17 jam lalu

Selamat Datang Bapak Presiden Republik …

Ahmadi | 17 jam lalu

Perlukah THR untuk Para Asisten Rumah …

Yunita Sidauruk | 18 jam lalu

Jangan Keluar dari Pekerjaan karena Emosi …

Enny Soepardjono | 18 jam lalu

Catatan Tercecer Pasca Pilpres 2014 (8) …

Armin Mustamin Topu... | 20 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: