Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Lanka Asmar

Aktifitas sebagai Hakim dan Dosen. (www.profil-lanka.blogspot.com)

Peran Rekomendasi Komisi Yudisial untuk Mutasi Hakim

OPINI | 19 December 2012 | 08:59 Dibaca: 435   Komentar: 0   0

1355882315524078944

Sumber gambar : mediarakyatonline.com

Ide munculnya lembaga Komisi Yudisial RI telah ada semenjak tahun 1968 yang namanya dulu adalah Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Pada tahun 1998 muncul wacana yang kuat dan solid untuk membuat lembaga eksternal pengawas Hakim.  Pada tahun 2001 dalam rangka amandemen Undang-undang Dasar 1945 dibuatlah lembaga pengawas eksternal hakim yaitu Komisi Yudisial. Hal ini diatur dalam pasal 24 B (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Kemudian dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan :

” Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”

Dari pasal di 42 tersebut tentunya dapat dipahami, bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Namun di dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan :

” Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”

Atas dasar pasal 13 tersebutlah, Mahkamah Agung RI menyatakan berwenang dalam mengelola administrasi termasuk dalam hal mutasi hakim. Namun kalau kita amati pasal 42 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Komisi Yudisial berwenang untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Tentunya, karena Undang-undang telah mengatur, sebaiknya Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial melakukan kerja sama untuk mencari pola dalam mutasi hakim. Karena KY sendiri pun dapat memberi rekomendasi dalam mutasi hakim.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ajib! Motor Berbahan Bakar Air …

Gapey Sandy | | 22 September 2014 | 09:51

MTQI ke XV Menyatukan Dunia yang Terbelah …

Syaripudin Zuhri | | 22 September 2014 | 10:49

Baru Kali Ini, Asia Kembali Percaya …

Solehuddin Dori | | 22 September 2014 | 10:05

Salah Kaprah Tentang Tes Psikologi …

Muhammad Armand | | 22 September 2014 | 10:49

[Blog Reportase] Nangkring dan Test Ride …

Kompasiana | | 20 September 2014 | 18:06


TRENDING ARTICLES

Keluarga Korban MH17 Tolak Kompensasi dari …

Tjiptadinata Effend... | 9 jam lalu

PKS antara Pede dan GR …

Ifani | 10 jam lalu

Sopir Taksi yang Intelek …

Djohan Suryana | 11 jam lalu

2 Tahun di Kompasiana Membukukan Sejumlah …

Thamrin Sonata | 13 jam lalu

Gajah Berperang Melawan Gajah, …

Mike Reyssent | 14 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: