Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Ninoy N Karundeng

Wakil Presiden Penyair Indonesia. Filsuf penemu konsep "I am the mother of words - Saya selengkapnya

Jokowi-Ahok Vs DPRD DKI Penghambat Perubahan

OPINI | 21 October 2012 | 12:47 Dibaca: 4346   Komentar: 18   3

Tanda-tanda perseteruan Jokowi-Ahok Vs DPRD DKI mulai ditabuh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok pun juga memicu ketidaksenangan atau ketidaknyamanan DPRD kepada mereka. Jokowi-Ahok terlalu berpihak ke rakyat. DPRD DKI seolah kehilangan popularitasnya. Langkah apapun yang dianggap mengusung perubahan yang diusung oleh Jokowi-Ahok dari Geridra-PDIP akan dianggap merugikan partai-partai oposisi.

Namun jika tingkah polah DPRD dalam menghambat anggaran program Jokowi-Ahok terlalu kentara dan menjadi wacana publik, jelas secara politik DPRD DKI dan partai-partai dianggap berkhianat terhadap rakyat. Ini pun akan merugikan partai. Jadi mendukung Jokowi rugi secara politis, tidak mendukung pun akan lebih parah di mata pemilih, dan bisa menguntungkan partai Gerindra dan PDIP pada 2014. Dilema bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang banyak kepentingannya.

Tindakan dan ucapan Jokowi dan Ahok yang berbicara dengan cara sederhana patut diacungi jempol. Program-program kerja yang dijanjikan dalam kampanye mulai dikemukakan kepada publik. Euforia kemenangan Jokowi-Ahok tidak berhenti. Harapan akan munculnya pemimpin baru mulai menemukan titik terang. Itu gambaran di koran dan lapangan. Namun sebenarnya ada kelompok-kelompok yang tidak akan mendukung langkah Jokowi-Ahok.

Dalam sambutannya, juru bicara DPRD DKI Jakarta, pada saat pelantikan Jokowi-Ahok, menyampaikan bahwa unsur pemerintahan DKI Jakarta adalah Gubernur dan DPRD yang berdiri sejajar. Ketua DORD DKI Jakarta mengingatkan hal tersebut disebabkan oleh popularitas Jokowi-Ahok sedemikian kuat. DPRD DKI Jakarta jelas mengalami masalah dengan dukungan rakyat di Jakarta. DPRD DKI Jakarta juga mengeluarkan pernyataan mengenai MRT yang mana memeringatkan Jokowi-Ahok untuk tidak mengubah anggaran untuk MRT yang sudah disetujui. Ada apa dengang DPRD DKI?

Rakyat tahu bagaimana anggota DPRD yang mayoritas itu sudah memasang kuda-kuda untuk menghambat program-program Jokowi-Ahok. Pernyataan Ketua DPRD DKI dan anggota Komisi II DPRD DKI merupakan tanda-tanda awal perang antara Jokowi-Ahok dan DPRD DKI.

Langkah penghematan seperti penyatuan kantor-kantor SKPD dan pembangunan apartemen murah jalas meresahkan anggota DPRD dan para pejabat di jajaran Pemda DKI. Pun anasir lain yang tidak setuju dengan program kerja yang pro rakyat melalui penghematan oleh Jokowi-Ahok jelas akan merugikan anggota DPRD DKI yang sudah terbiasa cenderung bermewah-mewah.

Menarik diamati penghematan kendaraan, baju Gubernur dan Wagub, dan fasilitas yang disederhanakan oleh Jokowi-Ahok. Kita akan lihat nanti bagaimana anggaran dan belanja DKI yang berat sebelah dengan adanya program pro-rakyat. Sementara DPRD DKI cenderung lebih memikirkan diri mereka sendiri.

Perlu disadari bahwa Jokowi-Ahok akan dibonsai dan dikerdilkan dengan cara program-program Jokowi-Ahok akan dihambat dalam mendapatkan persetujuan DPRD DKI. Munculnya Jokowi-Ahok juga dianggap oleh para anggota mayoritas oposisi DPRD menguntungkan PDIP dan Gerindra yang hanya memiliki 7 kursi di DPRD DKI. Keberhasilan Jokowi-Ahok dianggap menguntungkan kedua partai tersebut. Maka satu-satunya jalan untuk merusak citra Jokowi-Ahok adalah dengan menghambat gerakan mereka dalam legislasi dan penganggaran di DPRD. Di sinilah kekuatan DPRD DKI. Tanpa persetujuan DPRD DKI, praktis semua program Jokowi-Ahok akan berantakan.

Untuk itu, Jokowi-Ahok dituntut untuk mampu menaklukkan DPRD DKI dengan memanfaatkan kemampuan komunikasi mereka. Jokowi-Ahok harus memanfaatkan kemampuan komunikasi dengan anggota DPRD DKI yang sudah mengincar mereka. Demikian pula cara komunikasi terbuka terhadap rakyat juga harus digalakkan agar rakyat bisa melihat di mana dan siapa penghambat pembangunan: Jokowi-Ahok atau DPRD DKI Jakarta.

Rakyat hanya akan bergerak membela Jokowi-Ahok dan menggertak DPRD DKI Jakarta jika Jokowi-Ahok konsisten berkomunikasi terbuka. Ingat anggota DPRD DKI Jakarta sebagian besar tidak memihak ke rakyat. Buktinya mereka mendukung Foke yang tidak bekerja maksimal. DPRD DKI selama ini hanya menjadi tukang stempel Foke karena kepentingan partai-partai melalui anggota DPRD dan penempatan kepala dinas yang sesuai dengan kemauan titipan DPRD DKI Jakarta. Jika Jokow-Ahok gagal memberi konsesi kepada para politikus DPRD DKI, bukan tidak mungkin Jokowi-Ahok dijegal program-programnya.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Emak, Emang Enak Nunggu Kereta Sambil …

Masluh Jamil | | 27 November 2014 | 05:41

BBM Naik, Pelayanan SPBU Pertamina …

Jonatan Sara | | 27 November 2014 | 01:16

Nangkring bareng Litbang Kementerian …

Kompasiana | | 25 November 2014 | 19:25

Munas Golkar Tak Diijinkan di Bali Pindah …

Akhmad Sujadi | | 27 November 2014 | 00:00

Ikuti Lomba Resensi Buku “Revolusi …

Kompasiana | | 08 November 2014 | 15:08


TRENDING ARTICLES

Senyum dan Air Mata Airin Wajah Masa Depan …

Sang Pujangga | 2 jam lalu

Presiden Kita Bonek dan Backpacker …

Alan Budiman | 3 jam lalu

Prabowo Seharusnya Menegur Kader Gerindra …

Palti Hutabarat | 4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri dan Menko Polhukam …

Hendi Setiawan | 13 jam lalu

Menguji Kesaktian Jokowi Menjadi Presiden RI …

Abdul Adzim | 13 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: