Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Teguh Ari Prianto

sekarang saya menjadi guru di SMK Buana Karya di Bandung alamat sekolahnya ada disini: https://www.facebook.com/#!/SmkBuanaKaryaBandung selengkapnya

Cabut Surat Edaran Penghentian Pengiriman Syarat Kenaikan Pangkat/Golongan Guru!

OPINI | 02 October 2012 | 02:02 Dibaca: 1641   Komentar: 0   1

Cabut Surat Edaran Penghentian Pengiriman Syarat Kenaikan Pangkat/Golongan Guru!

Oleh: Teguh Ari Prianto*

Pasca diterbitkannya surat Nomor 89351/A4.4/KP/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pengelolaan usul penilaian dan penetapan angka kredit guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membuat sejumlah guru di daerah resah. Para guru tersebut adalah mereka dengan golongan IVa keatas. Alasan keresahan guru didasarkan pada pemberlakuan Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 yang seyogiannya efektif diberlakukan pertanggal 1 Januari 2013 menyusul dengan akan berakhirnya Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka Kreditnya.

Dari surat tersebut disebutkan bahwa pemberlakukan Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 diberhentikan jauh-jauh hari sebelum tanggal 1 Januari 2013 tepatnya adalah sampai tanggal 30 September 2012, sementara para guru di daerah masih banyak yang melakukan penyusunan Daftar Usul Penailaian Angka Kredit (DUPAK) dan persyaratan karya ilmiah yang akan segera mereka ajukan pada waktu-waktu menjelang pemberlakukan Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tersebut.

Dengan adanya pemberhentian sementara pengiriman syarat kenaikan pangkat tersebut jelas sangat merugikan guru, sebab dalam tata cara kenaikan pangkat tersebut akan diberlakukan aturan baru yang sangat berbeda dengan ketentuan yang disyaratkan kepada guru dalam upaya menempuh jalur normatif untuk kenaikan pangkat dan golongan IVa keatas.

Dampak dari perubahan Permenpan dan RB tersebut selain guru harus membuat sejumlah kelengkapan baru, ada pula syarat-syarat lain yang semula akan dinilaikan kepada Tim Penilai angka kredit guru akan ikut berubah dan menyesuaikan dengan Permenpan dan RB baru. Sementara untuk proses pengumpulan dan penyusunan berkas-berkas kenaikan pangkat dan golongan tersebut bukanlah perkara mudah mengingat waktu dan prosedur untuk penyusunannya.

Semula waktu yang tersedia untuk penyerahan syarat-syarat kenaikan pangkat dan golongan IVa keatas tersebut adalah sampai dengan 31 Desember 2012, namun para guru mengaku kaget dengan adanya pemangkasan waktu penyerahan syarat-syarat kenaikan pangkat dan golongan tersebut. Padahal dalam waktu yang tersedia hingga 31 Desember 2012 adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan persyaratan kenaikan pangkat/golongan.

Dalam hal ini sejumlah guru meminta agar Pemerintah konsisten dengan pemberlakukan peraturan normatif tentang ketentuan kenaikan pangkat dan golongan ini terutama dalam hal waktu pemberlakuannya. Sejumlah guru mengaku telah mendapatkan keterangan bahwa penyerahan data dan syarat-syarat kenaikan pangkat dan golongan tersebut berdasarkan Kepmenpan 83 tahun 1993 akan berakhir pada 31 Desember 2012, namun kenyataannya hal tersebut telah terjadi pemangkasan waktu yaitu diberhentikannya penyerahan syarat-syarat kenaikan pangkat dan golongan menjadi pertanggal 30 September 2012.

Oleh sebab itu para guru mengharapkan dalam rangka memenuhi kewajiban meningkatkan profesionalisme guru, Pemerintah dihimbau agar memperhatikan kembali tentang terbitnya surat Nomor 89351/A4.4/KP/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pengelolaan usul penilaian dan penetapan angka kredit guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggap telah memangkas upaya dan waktu guru untuk memenuhi kewajibannya untuk mengurus kenaikan pangkat dan golongan. Oleh sebab itu dimohon agar pemerintah segera mencabut surat edaran tersebut dan kembali memberlakukan penetapan penerimaan pengajuan kenaikan pangkat dan golongan hingga usainya pemberlakuan Kepmen 84 Tahun 1993 hingga 31 Desember 2012.

*Pemerhati Kebijakan Publik

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan

Universitas Langlang Buana Bandung

HP: 08157104128

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Perpu Pilkada Adalah Langkah Keliru, Ini …

Rolas Jakson | | 01 October 2014 | 10:25

3 Kesamaan Demonstrasi Hongkong dan UU …

Hanny Setiawan | | 30 September 2014 | 23:56

Punya Ulasan Seputar Kependudukan? Ikuti …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:29

Kompasiana “Mengeroyok” Band Geisha …

Syaiful W. Harahap | | 01 October 2014 | 11:04

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 8 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 9 jam lalu

Masalah Pilkada: Jangan Permainkan UU! …

Jimmy Haryanto | 10 jam lalu

Beraninya Kader PAN Usul Pilpres oleh MPR, …

Sahroha Lumbanraja | 10 jam lalu

Guru Pukul Siswa, Gejala Bunglonisasi …

Erwin Alwazir | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

Menuju Organisasi Advokat Muda yang …

Valerian Libert Wan... | 7 jam lalu

Semoga Jokowi-JK yang Membuka Indonesia …

Bambang Trim | 7 jam lalu

Dialog Sunyi dari Hati ke Hati dengan Gus …

Puji Anto | 7 jam lalu

Satu Lagi Atlet Muslim Yang Di …

Djarwopapua | 7 jam lalu

Eksposisi, Argumentasi, Deskripsi, Narasi, …

Sigit Setyawan | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: