Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

(sumarti Saelan) Icoel

aq hobi baca makanya gabung disini

Kisah Para Pegawai Pemerintah (PNS,TNI DAN POLRI)

OPINI | 07 August 2011 | 20:35 Dibaca: 4617   Komentar: 8   2

Saat ini berbagai media ramai memberitakan tentang pusingnya pemerintah terutama Menteri Keuangan yang tiap tahunnya harus mengalokasikan anggarannya 50% lebih untuk menggaji para PNS diseluruh penjuru Indonesia yang jumlahnya sekarang sangat banyak bahkan “over dosis”. Namun besarnya anggaran yang dikeluarkan menurut banyak pihak (termasuk pihak pemerintah sendiri,bahkan disuatu kesempatan Presiden SBY berkata sangat ngeri melihat jumlah PNS yang ada saat ini) tidak dibarengi dengan kinerja yang baik dan memuaskan dari para PNS-PNS tersebut. Banyaknya jumlah PNS tidak menjadi jaminan perbaikan pelayanan Birokrasi Pemerintah semakin membaik, yang ada tetap banyak masyarakat yang mengeluhkan buruknya Birokrasi di negeri tercinta ini.

Dan inilah pendapat dan pengalaman saya pribadi. Di Indonesia PNS adalah fenomena yang sangat menarik,baik bagi para pelakunya sendiri maupun para penonton seperti saya. Selain sebuah fenomena PNS juga suatu problem yang sangat kompleks yang meski untuk menyelesaikan problem tersebut pemerintah mendatangkan ratusan tenaga ahli belum tentu problem tersebut dapat tuntas (berhasil) 100%. Ah…tapi kita tidak boleh pesimis dengan kemampuan MenKeu, MenDagri, MenPAN yang sedang berusaha keras menyelesaikan masalah ini dengan Program Moratorium nya, Program Pensiun Dini nya dan lain-lain.

Tahun 1987 saat pertama kali hijrah ke Kalsel dan tinggal di Kab.Tanah Laut Pelaihari keadaan disana masih sangat sepi dan belum berkembang,kegiatan ekonomi masih sepi. Belum ada pertambangan, perdagangan masih kecil skalanya. Penduduk masih sedikit (tidak padat), meski sudah banyak warga Transmigrasi dari Jawa yang menghuni desa-desa pedalaman dan mayoritas bertani. Sedangkan untuk daerah kota Kabupaten Tanah Laut yang terpusat di Kecamatan Pelaihari dihuni mayoritas penduduk asli plus pendatang/perantau “Intelek” yaitu orang-orang yang mendarat kedaerah ini karena statusnya sebagai pegawai Pemerintah (PNS,TNI dan POLRI).

Seperti kita tahu pada masa ORBA untuk pemerataan pembangunan seluruh wilayah Indonesia salah satu sistem yang diterapkan adalah mengirim/menukar para pegawai/calon pegawai dari satu daerah kedaerah lain. Atau populer dengan sebutan PTT, dimana seseorang untuk diangkat jadi PNS harus menjalani penugasan yang bisa dikatakan sebagai masa percobaan dan pelatihan sekian tahun diberbagai pelosok daerah. Jadi tidak heran mayoritas tetangga tempat saya tinggal dulu adalah pendatang dengan Profesi Pegawai Pemerintah. Saya juga ingat salah satu guru SDN saya adalah orang asli Bandung. Selain para pendatang “intelek” ini yang jumlahnya masih minim, posisi PNS didominasi oleh warga asli Kalsel.

Mayoritas masyarakat asli Kalimantan mempunyai jiwa “bossy”, yang berprinsip dalam menentukan masa depan “kerja tidak mau diperintah”. Bagi yang kaya dan punya modal mereka cenderung menggeluti perdagangan/bisnis meski kecil tapi milik sendiri dan tidak jadi pesuruh orang. Bagi yang modalnya pas-pasan sudah pasti cita-citanya adalah PNS, meski memiliki pimpinan di kantor tapi hanya seperti formalitas belaka. Seorang Pimpinan atau Kepala Dinas hanya pemimpin kerja bukan orang yang bisa menentukan masa depan seorang PNS secara menyeluruh, misal masalah kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan lain-lain. Yang menentukan itu semua adalah UU PNS, meski seorang PNS berkelakuan buruk, sering bolos Kepala Dinas tetap tidak punya hak untuk memecatnya atau menahan gajinya misalnya. Paling banter cuma menegur secara halus.

Pada tahun 1980-1990 an gaji PNS masih sangat minim,bahkan jauh dari sejahtera dan tercukupi, setiap PNS harus punya sambilan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi hal ini tidak menyurutkan minat banyak orang untuk berlomba-lomba mencari kesempatan dan lowongan sebagai Pegawai Pemerintah. Bahkan sebagian besar rela merogoh kocek jutaan rupiah untuk mendapatkan satu posisi yang diinginkan. Dan yang menarik mayoritas peminat ini adalah :

  1. Uang pensiun, kita semua tahu PNS,TNI dan POLRI setelah habis masa kerja akan tetap mendapat jatah bulanan dari pemerintah sebagai tanda terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Meski jumlahnya kecil tapi lumayan untuk menambah biaya hidup dihari tua, kalau tidak jadi Pegawai Pemerintah siapa yang mau memberi uang cuma-cuma pada orang yang tidak kerja? (ini adalah pendapat nyata yang keluar dari mulut para orang yang menjalaninya, bukan rekayasa saya sebagai penulis) bahkan ini pula yang diucapkan dan ditanamkan oleh keluarga (kakak-kakak dan ibu saya) pada saya, bahkan bisa dibilang hampir menyerupai doktrin tapi sayangnya tidak nyantol diotak saya.

    Tapi cukup berhasil pada para ponakan saya dimana mereka sekarang sedang berjuang untuk bisa jadi PNS yaitu sebagai guru. Menurut istilah ibu saya Pegawai Pemerintah itu ibarat pohon adalah pohon kering yang terlihat ringkih tapi berakar kuat yang meski ada badai dan angin kencang tidak akan pernah tumbang, berbada dengan sektor swasta yang sebaliknya. Pohon dengan dahan besar,daun lebat dan buah ranum tapi akarnya tidak kuat yang bisa roboh kapan saja diterjang angin dan badai (dan ini nyata ucapan dan istilah dari ibu saya)

  2. Longgarnya waktu dan sanksi, sudah jadi rahasia umum banyak Pegawai Pemerintah yang sering melanggar peraturan dalam masalah waktu. Datang siang pulang paling duluan bukan hal baru. Tidak adanya target, sanksi kesalahan yang penuh toleransi dan lain sebagainya membuat para Pegawai Pemerintah bersikap semau gue. Meski beberapa daerah ada yang berusaha mengontrol kedisiplinan dengan melakukan razia yang dilakukan SATPOL PP, sepertinya efek jera hanya sesaat. Jika anda bertanya pada para PNS-PNS muda dan baru yang ada sekarang kenapa mereka jadi PNS jawabanya tidak jauh dari “jadi PNS enak,waktu kerjanya tidak ketat (datang terlambat,pulang cepat tidak masalah), pekerjaanya santai (tidak ada target), meski absen kosong (tidak hadir karena sakit atau alasan tertentu) gaji tidak dipotong.

    Gaji 13 tiap tahun dapat, apalgi sekarang PNS sangat diperhatikan oleh pemerintah (gaji naik tiap tahun tanpa melihat hasil/prestasi kerja) dan lain-lain” yang kalau disebutkan semua halaman ini tidak akan sanggup menampungnya. Sudah hal lumrah kita melihat pegawai datang telat, apalagi guru. Terutama guru, guru SMP dan SMA yang bisa dengan mudah maminta pada petugas pembuat jadwal untuk dibuatkan jadwal sesantai mungkin. Dimana satu guru mata pelajaran mengajar lima kelas, minta tolong supaya diatur jadwalnya sepadat mungkin dari hari senin hingga kamis, jadi jum’at sabtu dia tidak perlu hadir kesekolah karena tidak ada jadwal mengajar. Atau mereka saling bertukar jadwal supaya bisa pulang cepat dan datang lebih siang jadi lebih santai. Dan itu hal biasa toh gajinya tidak akan dipotong absensinya yang kosong, dan yang terpenting tidak ada yang memlototi mereka karena terlambat, beda dengan di perusahaan swasta. Ini juga bukan karangan sebagai penulis,tapi pengalaman nyata yang saya lihat sendiri mulai jaman saya sekolah sampai sekarang saat sebagian besar teman saya banyak yang menjalaninya.

    Saat saya pulang ke Kalsel tahun lalu saya reuni kecil dengan beberapa teman-teman yang mayoritas sudah jadi PNS sisegala bidang. Ditengah obrolan hampir semua dari mereka mengucapkan kalimat diatas sebagai rasa bangga mereka kenapa menjatuhkan profesi pilihan sebagai PNS.

  3. Perekrutan yang semakin mudah, dimana sejak otonomi daerah banyak daerah yang kaya dengan SDA yang melimpah melepaskan diri untuk mandiri menjadi Provinsi atau Kabupaten sendiri sehingga membutuhkan SDM-SDM baru untuk menempati berbagai posisi distruktur pemerintahan. Hal ini pula yang sebenarnya memicu banyaknya ketidakseimbangan jumlah PNS.Daerah baru tersebet mayoritas masih berada dipelosok atau pedalaman. Banyak lulusan terbaru yang masih muda dari berbagai Universitas dan berbagai jurusan menyerbu daerah baru supaya kans diterima lebih besar karena lowongan yang dibuka lebih banyak.

    Namun bagi sebagian besar orang-orang ini hal tersebut justru dianggap sebagai batu loncatan, begitu lolos dan resmi jadi PNS beerapa tahun kemudian mereka akan berbondong-bondong mengurus/mengajukan pindah kedaerah kota dengan berbagai cara,bahkan termasuk menyogok pegawai BKD yang menangani berkas mereka agar segera memproses berkas mereka dengan cepat. Apalagi bagi PNS wanita hal ini akan lebih mudah,hanya dengan mencantumkan alas an “MENGIKUTI SUAMI” diberkas permohonan pindah mereka. Karena itu tak heran jika penyebarab PNS tidak merata. Meski didokumen perjanjian awal yang ditanda tangani oleh peserta saat para PNS ini diterima ada pasal yang berbunyi bahwa boleh mengajukan pindah tugas, pengunduran diri atau pensiun dini dalam waktu minimal 10 tahun masa tugas, namun sepertinya ini hanya formalitas (seperti kata banyak orang bahwa di Negara kita peraturan dibuat untuk dialanggar).

  4. Masih kuatnya nepotisme di Negara kita. Dimana hal ini juga berdampak pada rendahnya kwalitas para PNS yang ada. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga honor disetiap instansi,padahal SDM yang mengisi posisi tersebut pendidikannya terkadang tidak sesuai dengan yang posisi yang ditempatinya.

    Terakhir pulang ke Kalsel tahun lalu saya bertemu dengan seorang teman SMA yang jadi tenaga honor disebuah SDN,waktu saya Tanya kok bisa padahal dia Cuma lulusan SMa, dan jawabannya adalah karena KEPSEK nya adalah mertuanya, dan supaya mempermudah jalannaya suatu hari nanti menuju kursi PNS sekarang sambil honor dia kuliah di Universitas “GELAR” (ini istilah saya pembaca) jurusan PGSD, yaitu Universitas cabang dari sebuah Universitas yang ada di Ibu Kota Banjarmasin yang belajarnya hanya satu bulan sekali paling banyak 2 kali pertemuan hari sabtu dan minggu yang ruang kuliahnya biasanya menyewa ruangan menganggur yang ada dilingkungan sekitar, bahkan kadang berpindah-pindah, mulai dari ruang kelas SD-SD yang ada, bulan depan kemudian sebuah ruang dari sebuah gedung serba guna dan lain-lain.

    Ada lagi seorang teman SMA saya yang kuliah jurusan Arsitektur, melamar kerja sana-sini tidak beruntung, akhirnya menyerah dan mengikuti anjuran ayahnya yang mantan pejabat untuk honor disebuah insntansi pemerintah yang jauh melenceng dari jurusanya dengan koneksi si ayah yang kenal baik dengan si Kepala Dinas,meski dia tidak bisa jadi PNS melalui pengajuan langsung (diangkat karena sudah honor lama) karena jurusannya yang tidak sesuai dengan instansi tersebut tapi bukankah ini sudah bisa dikatakan tidak efektif dan efisien dalam berbagai aspek,terutama dalam hal gaji yang jadi beban APBN/BD. Absen tidak terlalu penting, yang penting saat ujian datang, uang semester dan administrasi lunas, mengumpulkan skripsi (yang sebagian besar beli/membayar orang untuk membuatnya,bahkan yang menyarankan dan menjadi calo adalah orang-orang dari Universitas tersebut kemana para mahasiswa “eksklusif” ini harus datang) maka waktu lulus mereka akan dapat ijasah yang akan diajukan sebagai salah satu syarat pengangkatan mereka sebagai PNS setelah sekian tahun jadi tenaga honor.

    Tidak hanya tenaga honor, tapi bagi sebagian orang yang berduit dan tidak mau ribet kuliah rutin tapi mereka bercita-cita jadi PNS yang syaratnya adalah ijasah S1 maka ini adalah pilihan yang bagus dan menyenangkan. Jadi jangan heran banyak masyarakat sekarang mengeluhkan kwalitas pendidikan, buruknya pelayanan public dan sebagainya, menurut saya salah satu penyebabnya adalah hal ini, yang mana para SDM yang menduduki instansi pemerintah adalah mayoritas yang terbentu karena uang, dan tujuan utama mereka jadi PNS pun karena uang. Dimana tidak ada penyeleksian kwalitas ijasah, yang penting S1, sesuai jurusan yang dicari (beda dengan sektor swasta yang saya tahu ada beberapa perusahaan yang berani mencantumkan lulusan Universitas mana saja yang akan mereka terima dan lulusan mana saja yang mereka tolak dalam iklan lowongan kerja mereka dimedia cetak). Seperti salah seorang teman SMP saya juga yang tidak menamatkan pendidikan SMPnya tapi bisa jadi seorang Bintara POLRI, ternyata belakangan dia mengaku Ijasah SMP dan SMAnya dia beli dari sekolah Paket B dan C, saat daftar Bintara POLRI orang tuanya lagi-lagi menggelontorkan uang hampir 50 juta untuk meloloskannya, sangat fantastis bukan?

Untuk hal ini saya rasa sudah bukan rahasia lagi, bahkan sekarang saya punya tetangga yang memang berbisnis ini, seorang TNI senior dengan pangkat Kopral tapi koneksinya dimana-mana tiap tahunnya dia mencaloi beberapa pemuda yang orang tuanya mampu menggelontorkan uang puluhan juta untuk anaknya lulus sebagai TNI. Jadi tiap musim pendaftaran TNI tiba kita bisa melihat beberapa anak muda seliweran datang karumahnya bahkan sampai membantu pekerjaan rumah tangga seperti nyuci mobil, motor, kursi dan lain-lain milik si TNI.

Saya tidak begitu akrab dengan keluarga si TNI karena tergolong orang baru dilingkungan sini, tapi saya dengar hal ini dari tetangga saya lain yang bergaul akrab dengan si istri TNI yang cukup terbuka dan bangga dengan profesi tambahan suaminya tersebut karena dari profesi ini mereka dapat tamabahan biaya hidup yang lumayan untuk menjadikan mereka sebagai keluarga dengan predikat orang kaya dilingkungan tempat saya tinggal karena selain rumah yang ditinggalinya mereka juga punya beberapa rumah yang dikontrakan. Dengan gaji Kopral tanpa menjalankan bisnis tambahan yang nyata (seperti berniaga dan lain-lain, karena sepengetahuan saya istrinya hanya ibu rumah tangga tulen,si TNI pulang dinas juga hanya duduk santai dirumah dan nongkrong ngobrol dengan para tetangga) apakah wajar jika seseorang bisa punya kekayaan yang demikian?

Sedangkan di Instansi Pemerintah pekerjaan tenaga honor apa terkadang juga tidak pasti, tiap hari datang dengan seragam dinas tapi terkadang dikantor hanya duduk-duduk,membuatkan teh atau jadi pesuruh para senior (pegawai lama yang sudah resmi berstatus PNS), sudah hampir seperti OB. Salah satu ponakan saya yang jadi tenaga honor dikantor BPMD malah mengerjakan pekerjaan para PNS tetap,sedangkan si PNS santai menunggu waktu istirahat, sore pulang, yang penting kekantor dan absen terisi.

Tapi bagi sebagian besar orang tidak masalah honor dengan kondisi demikian yang penting suatu saat mereka direkomendasikan dan diangkat untuk jadi PNS resmi yang berarti meski tidak banyak yang uangnya tapi terjamin sampai akhir hayatnya. Bahkan ada juga teman saya dari lulus SMA honor dikantor PKk yang berarti tahun ini masuk tahun ke 10 nya jadi tenaga honor dan sudah dalam tahap proses menjadi PNS,dan pekerjaan utamanya selama 10 tahun ini adalah membawa payung ketua PKK Kabupaten (istri Bupati) dalam setiap kegiatan si ibu Bupati. Tiap ibu Bupati turun dari mobil, teman saya langsung dengan sigapnya membuka payung dan mengikuti dibelakang si ibu sampai ketempat tujuan. Kunjungan lapangan maka teman saya lagi-lagi akan jadi buntut si ibu Ketua PKK sampai selasai dengan payungnya.

Bagi saya itu adalah hal yang menggelikan, tapi bagi teman saya itu adalah hal yang membanggakan (yang terlihat sangat jelas diwajahnya saat dia menceritakan hal ini pada saya saat kami bertemu tahun lalu),apalagi saat ibu Bupati periode ini menyuruhnya menyiapkan berkas untuk diajukan ke BKD untuk diproses menjadi PNS golongan 1A (golongan terendah untuk lulusan SMA) atas rekomendasi si ibu Bupati, dan yang memasukan teman saya jadi tenaga honor di kantor PKK tersebut adalah bibinya yang sudah jadi PNS duluan alias PNS kawakan. Jadi jangan heran juga ada seorang anak pintar yang menyatakan malas sekolah dan berkata ijasah itu hanya formalitas, seperti tetangga kita itu sekolah dan kuliah ditempat “ecek-ecek” bisa jadi PNS dan Polisi.

Jadi sekarang aku mau kerja saja nanti kalau sudah dapat gaji pertama yang aku lakukan adalah ikut ujian Paket C yang disini biayanya 600rb bereskan? Toh tujuan sekolah suatu saat adalah untuk dapat kerja yang menghasilkan uang, yang mana kita menggunakan ijasahnya untuk mencari kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan kita!!?? (ini adalah ucapan yang keluar dari mulut ponakan saya yang tinggal disalah satu kabupaten di Jatim, yang sekarang dia tidak mau melanjutkan pendidikannya yang tinggal satu tahun lagi di STM dengan alasan bosan belajar) bahkan salah satu sepupu saya menyuruh saya untuk ikut membujuk si anak supaya mau sekolah lagi karena menurut gurunya yang berkunjung kerumah, ponakan saya tergolong anak cerdas, tapi gagal dia tetap pada pendiriannya.

Saya sampai lumayan kaget mendengar jawaban dia, karena yang dijadikannya patokan adalah keberadaan PNS, meski tidak semua demikian tapi ternyata pandangan sebagian besar orang sudah sangat-sangat buruk. Karena waktu saya tanya apakah dia juga berminat untuk jadi PNS jawabanya adalah tidak. Bagi saya suatu contoh ironi yang buruk dan aneh, tidak minat jadi PNS tapi tertarik dengan pola buruknya untuk ditiru. Jadi yang buruk PNSnya apa si anak yang pikirannya kritis ini ya??? Saya sampai bingung sendiri.

  1. Sejak SBY menjabat poin ini adalah poin yang sangat berperan besar dalam menarik minat masyarakat untuk berbondong-bondong menjadi PNS, meningkatnya secara terus-menerus gaji PNS setiap tahunnya. Sebelum tahun 2000 dengan gaji yang relatif kecil dan jauh dari kata sejahtera saja sudah banyak masyarakat yang mati-matian untuk jadi PNS, apalagi sekarang yang dengan alasan kesejahteraan, mengurangi korupsi, meningkatkan kinerja (yang mana sampai sekarang korupsi dan peningkatan kinerja tetap belum terlihat adanya perubahan kearah yang lebih baik) tiap tahun SBY terus meningkatkan gaji pokok para PNS ditambah tunjangan sana-sini dalam satu bulan sekarang gaji yang didapat sangat lumayan.

    Remunerasi sana-sini (POLRI, TNI,DEPKEU dan lain-lain), memberlakukan system Sertifikasi (yang akan menjadikan guru menerima 2x gaji pokok sebelum plus tunjangan) dan program-program lain ternyata tidak banyak mengubah keadaan. Yang ada justru makin nyata terlihat buruknya kwalitas para pegawai pemerintah yang ada. Dimana tiap bulannya meraka selalu dipenuhi pikiran “keluar tidak ya tunjangan daerah bulan ini?” atau berusaha memenuhi standar Sertifikasi dengan berbagai cara tanpa memperhatikan kwalitas kerja. Yang mana saat ini tujuan SBY menaikan gaji pegawai pemerintahannya mulai dipertanyakan oleh sebagian kalangan yang menganggap tindakan ini adalah “kampanye terselubung” agar para PNS dan istri/suami para TNI/POLRI yang memiliki hak pilih di Pemilu tetap memilihnya (tulisan seorang Kompasianer yang saya lupa namanya, yang menyarankan agar hak pilih PNS dicabut). Dan saya setuju dengan pendapat ini, karena ini memang sangat berpengaruh, dimana bicara dengan salah seorang saudara yang seorang guru SD dan sudah jadi PNS sejak tahun 1985 jadi sudah merasakan pahit getirnya menjadi seorang PNS.

    Dia berpendapat merasakan enaknya jadi PNS sejak pemerintahan SBY dan mendorong anaknya (sebut saja Rio) untuk ikut jejaknya jadi guru karena sekarang guru sangat “diperhatikusan”. Dan keinginan ini dituruti oleh Rio yang jadi guru olah raga disalah satu SMA di Mojokerto (saya sangat mengapresiasi,bukan karena dia saudara saya tapi karena Rio memang orang idealis dan berkwalitas, masuk UNESA jurusan Olah raga tanpa tes tapi karena prestasinya dibidang Olah raga semasa SD-SMA, waktu lulus SMA ditawari seorang saudara yang seorang POLWAN yang bertugas di Penerimaan Bintara Baru POLDA Jatim, kalau Rio mau bisa dipastikan 99% dia lulus. Tapi dia menolak, dan jawabannya “Polisi terlalu buruk imagenya di masyarakat dan sering dapat sumpah buruk masyarakat dan aku tidak mau jadi bagian dari itu”). Lulus dari UNESA dengan gelar Spd dia menolak tawaran honor dari banyak sekolah,lebih memilih kerja diswasta. Hingga tahun 2007 dia memutuskan ikut tes terbuka CPNS untuk daerah Mojokerto sebagai peserta tes dengan hasil tes terbaik, dan saya pernah bermimpi seandainya saja semua PNS di Idonesia seperti dia pasti kita jadi Negara hebat.

    Karena meski sudah jadi PNS sikap idealisnya tetap bagus, dimana saat bicara tentang Politik dia tidak menurun sikap ibunya yang memuja SBY dan pemerintahannya yang banyak dilakukan para PNS lainnya dinegeri ini yang bahagia dengan kenaikan gaji tiap tahunnya, baginya Politik tetaplah Politik yang dipenuhi intrik dan taktik, dan dia segolongan dengan saya yaitu GOLPUT. Tapi sayangnya mimpi saya mustahil. Dalam sastu kesempatan SBY dalam pidatonya ngeri melihat jumlah PNS yang sangat banyak dan menyerap APBN yang besar padahal yang menjadikan hal ini terjadi adalah beliau sendiri, apa tidak sadar ya? Makanya saya tidak menyalahkan para kritikus dan masyarakat yang menyebut pemerintah SBY jago bahasa bibir.

Uraian saya hanya sebagian kecil dari banyaknya masalah yang membelit Indonesia pada Pagawai Pemerintahannya,dan saya yakin pembaca lain punya pendapat lain juga baik yang pro maupun kontra. Saya juga tahu bahwa dari sekian banyak jumlah Pegawai Pemerintah masih ada yang berjiwa baik dan idealis yang terkadang memberikan rasa simpati tersendiri pada golongan ini karena image baik mereka tertutup oleh pendapat sebagian besar masyarakat yang memukul rata pandangan buruk mereka tentang Pegawai Pemerintah.

Saya juga sebenarnya tidak kontra 100% pada kebijakan remunerasi, kenaikan gaji tiap tahun, gaji ke 13 dan lain-lain karena saya sangat tahu bagaimana kehidupan para Pegawai Pemerintah sepuluh tahun lebih yang lalu karena kakak saya adalah seorang TNI angkatan tahun 1990 yang sempat merasakan betapa berat hidup dengan gaji yang hanya berkisar 200 ribuan saja perbulan pada saat itu (tapi kakak saya tergolong TNI yang idealis lo, dilain kesempatan akan saya tulis kisah hidupnya yang bagi pribadi saya sangat inspiratif). Juga tetangga saya di Kalsel yang seorang anggota POLRI dari tahun 1987 tapi baru bisa bangun rumah saat ini, itu belum jadi 100% (membangunya dicicil istilahnya, menunggu tabungan cukup) karena dia adalah salah satu Polisi idealis yang terkenal sangat jujur dan hidup hanya mengandalkan gaji murni, dan belakangan saya tahu ternyata beliau punya basic pendidikan pendeta makanya sangat taat dan menerapkan ajaran agamanya. Tentu kenaikan gaji adalah salah satu jalan bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Namun seharusnya hal ini juga dibarengi dengan aturan-aturan tambahan dan pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah agar hasil yang dicapai maksimal. Misalkan tidak ada salahnya kita mengadopsi peraturan swasta tentang absen, tidak masuk tanpa alasan jelas potong gaji. Hasil kerja kurang maksimal atau terlihat ada kekelorotan kinerja,atau target tidak tercapai tunjangan/intensif tidak ada. Saya pernah baca berita di kompas.com bahwa KPK memotong gaji peagawainya yang tidak masuk setelah libur (lupa link nya) saya rasa itu sudah cukup bagus dan patut dicontoh instansi lain.

Tapi kalau bisa tidak hanya bolos setelah libur panjang gajinya dipotong, tapi diterapkan seterusnya. Karena apapun yang berhubungan dengan uang biasanya sangat efektif untuk menerapkan peraturan. Tapi satu hal yang pasti adalah peraturan dan hukum dibuat untuk dilaksanakan bukan untuk dilanggar. Tentang KKN, percaloan dan sebagainya saya rasa pendapat dan masukan dari para ahli yang sering saya tonton di TV nasional seperti para anggota ICW, LSM-LSM lain, praktisi hukum, praktisi pendidikan dan lain-lain sudah sangat banyak dan bagus tinggal pemerintah saja mau menerima masukan dan pendapat tersebut atau tidak, atau tetap pada sikap arogansinya selama ini setiap ada masalah selalu menyalahkan media sebagai biang kisruhnya karena dianggap selalu memojokan Pemerintah dan membesar-besarkan setiap masalah yang ada selama ini.

Para Kompasianer apa punya saran yang lain, silahkan tambahkan disini. Karena untuk sementara hanya ini pendapat dan uneg-uneg dari saya.

Tags: pns tni polri

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Naik Mule di Grand Canyon …

Bonekpalsu | | 26 July 2014 | 08:46

Mudik Menyenangkan bersama Keluarga …

Cahyadi Takariawan | | 26 July 2014 | 06:56

ISIS: Dipuja atau Dihindari? …

Baskoro Endrawan | | 26 July 2014 | 02:00

ASI sebagai Suplemen Tambahan Para Body …

Andi Firmansyah | | 26 July 2014 | 08:20

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Gaya Menjual ala Jokowi …

Abeka | 5 jam lalu

Jenderal Politisi? …

Hendi Setiawan | 5 jam lalu

Tuduhan Kecurangan Pilpres dan Konsekuensi …

Amirsyah | 5 jam lalu

Gugatan Prabowo-Hatta Tak Akan Jadi Apa-apa …

Badridduja Badriddu... | 6 jam lalu

Legitimasi Pilpres 2014, Gugatan ke MK dan …

Michael Sendow | 14 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: