Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Palti Hutabarat

Hanya ingin berbagi reportase dan opini. Semoga bermanfaat bagi semua kompasianer. Staf Perkantas Riau. Inisiator Jaringan selengkapnya

Saran Kepada Pemerintah: Dirikan Lembaga Bantuan Hukum untuk TKI, BMI, dan TKW!

OPINI | 21 June 2011 | 10:18 Dibaca: 331   Komentar: 7   0

Subuh ini saya terbangun. Seperti biasa kompasiana langsung saya buka. Di tengah hujan yang melanda Pekanbaru subuh ini saya mendapat sebuah saran yang bisa menjadi usul bijak (ubi).

Permasalahan TKI, BMI, dan TKW yang berhubungan dengan masalah pidana memang tepat dipisahkan dengan masalah ketenagakerjaan. Hal ini yang dikatakan pemerintah untuk menjawab kritik masyarakat dan pers. Tetapi pendekatan masalah pemerintah kurang tepat. Pendekatan diplomatis kelihatannya kurang punya power yang kuat. Pemahaman hukum lokal pun kita tidak bisa kuasai dengan baik. Oleh karena itu, perlu dipikirkan langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah pidana yang dihadapi TKI, BMI, dan TKW.

Beberapa kompasianer pernah melemparkan usul agar pemerintah menyewa pengacara lokal untuk mendampingi WNI kita yang bermasalah. Tentu saja yang kita gunakan pengacara handal. Dana yang digunakan bisa diambil dari anggaran pemerintah khusus untuk perlindungan WNI di luar negeri. Hal ini tentu saja bisa terjadi dengan kita mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk WNI (TKI, BMI, dan TKW) yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara dimana WNI kita sering bermasalah.

LBH ini nantinya bukan hanya melindungi dan menemani WNI kita dalam persidangan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dari tindak kekerasan majikan atau bos serta memberikan pengetahuan hukum lokal. Hal ini menurut saya sangat mendesak dilakukan. Mengingat kejadian Ruyati yang dipancung dan 23 orang lagi yang menunggu keputusan pengadilan.

LBH ini nantinya bisa saja bersifat independen atau dibawahi langsung oleh KBRI yang ada di negara masing-masing. LBH ini harus proaktif. Mulai dari mendata WNI yang ada di negara tersebut dan juga dalam melakukan pengawasan. Pemahaman hukum lokal harus segera diberikan oleh WNI yang bekerja di negara dimana KBRI berada.

Saya berharap usul ini tidak dijadikan proyek karena dananya dari APBN. Tetapi pemerintah bisa serius menangani permasalahan WNI di negara lain. Lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Salam perlindungan TKI, BMI, dan TKW.

Tags: lbh tkw bmi tki

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

[Pileg] Pertarungan antar “Kontraktor …

Syukri Muhammad Syu... | | 23 April 2014 | 22:57

Sebenarnya, Berapa Sih Jumlah Caleg Gagal di …

Politik 14 | | 23 April 2014 | 14:46

Ini yang Penting Diperjelas sebelum Menikah …

Ellen Maringka | | 23 April 2014 | 13:06

Bumiku Sayang, Bumiku Malang …

Puri Areta | | 23 April 2014 | 16:46

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Hotman Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 20 jam lalu

Jokowi, Prabowo, dan Kurusetra Internet …

Yusran Darmawan | 22 jam lalu

Wuih.. Pedofilia Internasional Ternyata …

Ethan Hunt | 22 jam lalu

Bukan Hanya BCA yang Menggelapkan Pajak …

Pakde Kartono | 23 jam lalu

Kasus Hadi Poernomo, Siapa Penumpang …

Sutomo Paguci | 23 April 2014 07:15

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: