Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Palti Hutabarat

Hanya ingin berbagi reportase dan opini. Semoga bermanfaat bagi semua kompasianer. Staf Perkantas Riau. Inisiator Jaringan selengkapnya

Saran Kepada Pemerintah: Dirikan Lembaga Bantuan Hukum untuk TKI, BMI, dan TKW!

OPINI | 21 June 2011 | 10:18 Dibaca: 347   Komentar: 7   0

Subuh ini saya terbangun. Seperti biasa kompasiana langsung saya buka. Di tengah hujan yang melanda Pekanbaru subuh ini saya mendapat sebuah saran yang bisa menjadi usul bijak (ubi).

Permasalahan TKI, BMI, dan TKW yang berhubungan dengan masalah pidana memang tepat dipisahkan dengan masalah ketenagakerjaan. Hal ini yang dikatakan pemerintah untuk menjawab kritik masyarakat dan pers. Tetapi pendekatan masalah pemerintah kurang tepat. Pendekatan diplomatis kelihatannya kurang punya power yang kuat. Pemahaman hukum lokal pun kita tidak bisa kuasai dengan baik. Oleh karena itu, perlu dipikirkan langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah pidana yang dihadapi TKI, BMI, dan TKW.

Beberapa kompasianer pernah melemparkan usul agar pemerintah menyewa pengacara lokal untuk mendampingi WNI kita yang bermasalah. Tentu saja yang kita gunakan pengacara handal. Dana yang digunakan bisa diambil dari anggaran pemerintah khusus untuk perlindungan WNI di luar negeri. Hal ini tentu saja bisa terjadi dengan kita mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk WNI (TKI, BMI, dan TKW) yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara dimana WNI kita sering bermasalah.

LBH ini nantinya bukan hanya melindungi dan menemani WNI kita dalam persidangan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dari tindak kekerasan majikan atau bos serta memberikan pengetahuan hukum lokal. Hal ini menurut saya sangat mendesak dilakukan. Mengingat kejadian Ruyati yang dipancung dan 23 orang lagi yang menunggu keputusan pengadilan.

LBH ini nantinya bisa saja bersifat independen atau dibawahi langsung oleh KBRI yang ada di negara masing-masing. LBH ini harus proaktif. Mulai dari mendata WNI yang ada di negara tersebut dan juga dalam melakukan pengawasan. Pemahaman hukum lokal harus segera diberikan oleh WNI yang bekerja di negara dimana KBRI berada.

Saya berharap usul ini tidak dijadikan proyek karena dananya dari APBN. Tetapi pemerintah bisa serius menangani permasalahan WNI di negara lain. Lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Salam perlindungan TKI, BMI, dan TKW.

Tags: lbh tkw bmi tki

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Revolusi dari Desa di Perbatasan …

Pepih Nugraha | | 23 October 2014 | 12:52

Sakitnya Tuh di Sini, Pak Jokowi… …

Firda Puri Agustine | | 23 October 2014 | 09:45

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Pertolongan Kecelakaan yang Tepat …

M. Fachreza Ardiant... | | 23 October 2014 | 10:23

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Acara Soimah Menelan Korban …

Dean Ridone | 6 jam lalu

Dua Cewek Kakak-Adik Pengidap HIV/AIDS di …

Syaiful W. Harahap | 7 jam lalu

Singkirkan Imin, Jokowi Pinjam Tangan KPK? …

Mohamadfi Khusaeni | 8 jam lalu

Pembunuhan Bule oleh Istrinya di Bali …

Ifani | 8 jam lalu

Ketua Tim Transisi Mendapat Rapor Merah dari …

Jefri Hidayat | 9 jam lalu


HIGHLIGHT

Pak Presiden, Kok Sederhana Banget, Sih! …

Fitri Restiana | 7 jam lalu

Menunggu Hasil Seleksi Dirut PDAM Kota …

Panji Kusuma | 7 jam lalu

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah …

Muhammad Farhan | 8 jam lalu

‘Jokowi Efect’ Nggak Ngefek, …

Handarbeni Hambegja... | 8 jam lalu

Kisah Lebai Malang Nan Bimbang …

Hendi Setiawan | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: