Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Frans Dionesa

Lecturer, Speaker, Blogger and Adventurer. Lahir di Curup, Bengkulu. Minat dan keahlian Desentralisasi Pemerintahan, Reformasi selengkapnya

Kedudukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dalam Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

OPINI | 21 February 2011 | 20:53 Dibaca: 10806   Komentar: 10   0

12982746731201677592Salah satu pertanyaan yang sering muncul ketika Penulis menyampaikan materi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 adalah Bagaimana kedudukan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dalam struktur organisasi pemerintah daerah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita mulai dengan pengertian Unit Layanan Pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam Perpres dimaksud, Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (pasal 1 angka 8). Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa fungsi utama ULP adalah pelaksanaan pengadaan, artinya unit inilah yang melaksanakan proses pengadaan mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa sampai dengan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. Unit ini bersifat permanen artinya bersifat tetap bukan panitia atau unit ad-hoc. Dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, karena ULP merupakan unit dari K/L/D/I, maka tentu yang dimaksud dengan berdiri sendiri bukan berarti independepent, tetapi unit dengan tugas pokok tersendiri dalam struktur K/L/D/I.

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai kedudukan ULP dalam Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, perlu dicermati lebih dahulu kedudukan ULP dalam struktur organisasi pengadaan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :

a. PA/KPA;

b. PPK;

c. ULP/Pejabat Pengadaan;

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Dari struktur tersebut tampak bahwa ULP diposisi dibawah PA/KPA dan PPK. Namun untuk lebih jelasnya mari kita cermati hubungan kerja antar unit-unit tersebut. Pasal 17 angka (2) huruf j menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan ULP adalah memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA jadi jelas bahwa ULP bertanggungjawab kepada PA/KPA. Bagaimana hubungan kerja antara PPK dan ULP? Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, jadi sama-sama bertanggungjawab kepada PA/KPA dan sama-sama betugas melaksanakan pengadaan. Apabila dicermati lebih lanjut pasal-pasal yang mengatur organisasi pelaksana pengadaan sebenarnya terdapat batasan yang jelas antara tugas PPK dan ULP. PPK bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan pengadaan baik secara teknis maupun substansif sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, sementara ULP bertanggungjawab terutama terhadap proses “pemilihan” penyedia barang dan jasa. Tampaknya hubungan kerja PPK dengan ULP merupakan hubungan kerja yang bersifat komplementer dalam pelaksanaan pengadaan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh pasal 11 ayat 2 huruf a yang menyebutkan bahwa selain tugas pokok dan kewenangannya PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.

Kembali ke pokok persoalan Bagaimana kedudukan Unit Pelayanan Pengadaan dalam struktur organisasi pemerintah daerah?  Sebenarnya definisi ULP yang dikemukakan di awal tulisan telah menyebutkan bahwa ULP merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I. Untuk lebih tegasnya coba kita konsultasikan dengan pengertian perangkat daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pasal 1 angka 7 dan 8 menyatakan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan uraian di atas menjadi jelas bahwa kedudukan ULP di daerah adalah unit pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengadaan barang dan jasa terutama dalam hal proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Semoga bermanfaat!

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Fatimah Hutabarat, Derita di Penjara …

Leonardo | | 01 October 2014 | 12:26

Saya Ingin Pilkada Langsung, Tapi Saya Benci …

Maulana Syuhada | | 01 October 2014 | 14:50

BKKBN dan Kompasiana Nangkring Hadir di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:37

Ayo Menjadi Peneliti di Dunia Kompasiana …

Felix | | 01 October 2014 | 11:29

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Unik, Sapi Dilelang Secara Online …

Tjiptadinata Effend... | 7 jam lalu

Pemerintahan Jokowi-JK Terancam …

Pan Bhiandra | 9 jam lalu

Demi Demokrasi, Koalisi Jokowi Harus Dukung …

Aqila Muhammad | 9 jam lalu

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 16 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 18 jam lalu


HIGHLIGHT

“Happy” Andien Fashionable di La Fayette …

Irvan Sjafari | 12 jam lalu

Perpustakaan adalah Surga …

A Fahrizal Aziz | 12 jam lalu

Tinjauan dari Sisi Lain: Keluarga Pejabat …

Rumahkayu | 12 jam lalu

Memandangmu, Tanpa Kata …

Ryan. S.. | 12 jam lalu

Pilkada Tak Langsung Lebih Baik Daripada …

Anna Muawannah | 12 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: