Back to Kompasiana
Artikel

Birokrasi

Muhammad Hatta

seorang tenaga kesehatan yg sedang belajar menulis tentang bidang yang digelutinya.

Mimpi Remunerasi Tenaga Kesehatan

OPINI | 11 January 2011 | 16:12 Dibaca: 3736   Komentar: 4   0

Beberapa tahun yang lalu pernah beredar sebuah joke tentang Pegawai Negeri Sipil(PNS). Katanya , abdi negara tersebut tak dapat direfleksikan secara kongruen dengan sifat-sifat baik seperti jujur dan pintar. Jika ada PNS yang jujur maka pastilah ia tidak pintar. Jika PNS tersebut pintar, 99% ia tidak jujur. Dan bila ia jujur dan pintar, tentunya ia bukanlah PNS..

Terbongkarnya kasus korupsi Gayus Tambunan dkk seakan membenarkan lelucon tersebut di atas. Seorang PNS Ditjen Perpajakan bergolongan IIIa bisa memiliki harta bermilyar-milyar rupiah membuat banyak orang menggeleng tak percaya. Bagaimana bisa seorang PNS yang tak perlu berpeluh sesak dan duduk nyaman di ruangan berpenyejuk udara dapat memiliki membawa pulang penghasilan hampir 6 kali lipat gaji PNS biasa?

Inilah antitesis program remunerasi pemerintah yang alih-alih mengutamakan birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti janji-janji sebelumnya, namun ternyata menganut paham kolonial: departemen yang mengurusi keuangan negara harus diprioritaskan, laksana bendahara yang mesti bergaji tinggi agar tak korupsi. Mungkin itu sebabnya Ekonom Rizal Ramli meminta dilakukan penghentian sementara(moratorium) sistem remunerasi dikalangan Kementrian Keuangan(Kemkeu) untuk diperbaiki sistemnya terlebih dahulu. Menurut peneliti senior lembaga Econit tersebut, insentif itu janggal karena lebih dahulu diterapkan kemudian peningkatan kinerja(Antara, 5-4-2010). Juga disebut sebagai tindakan diskriminatif dan mencederai rasa keadilan PNS yang bertugas di instansi pemerintahan yang lain karena tidak berdasar pada beban dan resiko kerja(workload factor).

Semestinya, program remunerasi ini lebih memprioritaskan instansi-instansi vital dan bersifat public service seperti TNI/Polri dan sektor kesehatan/pendidikan ketimbang organisasi administratif di tingkat pusat seperti lembaga tinggi negara dan perbendaharaan negara. Ibarat membuang garam ke laut, pemberian gaji tinggi agar yang bersangkutan tidak korupsi merupakan pemikiran superfisialistik, tidak substantif dan sia-sia belaka.

Pertengahan 2010 lalu, terjadi sebuah “diskusi” seru pada kolom pendapat sebuah koran lokal di Makassar. Yang diperdebatkan berawal dari hal sepele : seorang perawat mempersoalkan tunjangan guru sekolah yang lebih besar daripada tunjangan tenaga kesehatan(nakes). Ia membandingkan beban kerja seorang guru – yang bila sekolah libur, ia ikut berlibur, sementara nakes harus tetap masuk dinas jaga di institusi kesehatan seperti RS dan Puskesmas, walau tanggal merah sekalipun- yang dinilainya tidak seberat beban kerjanya. Sontak pelbagai balasan SMS bernada pedas bermunculan dari kalangan pendidik , hingga yang nyaris menghina : “saudara tidak bisa menjadi dokter/perawat kalau tidak melewati sekolah dasar dan menengah. Camkan itu!”.

Tak perlu mempersoalkan debat yang tentu tak berujung pangkal ini. Yang mesti direnungkan adalah pernyataan sikap nakes PNS tersebut menggambarkan frustrasi dan kekecewaan mendalam kalangan berseragam putih ini terhadap sistem penghargaan pemerintah yang berlaku saat ini.

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan , merupakan contoh nyata “ketidakadilan” tersebut. Sudah lazim seorang nakes menghadapi ratusan pasien tiap hari apalagi di bawah panji program kesehatan gratis yang digadang-gadang Gubernur Syahrul Yasin Limpo hampir 3 tahun lalu. Pemerintah tidak pernah memperhitungkan kontak nosokomial yang dapat menimpa nakes itu sendiri, hanya jasa tindakan medik yang dikalkulasi. Tak ada insentif tambahan dan pemeringkatan tunjangan bagi nakes di garda terdepan pelayanan, yang otomatis beresiko tinggi terkontaminasi penyakit-penyakit yang ditularkan oleh pasien yang datang berkunjung. Ironisnya, insentif tersebut lebih “mengenal” jabatan dan golongan ketimbang beban kerja yang diemban. Seorang teman sejawat yang bertugas sebagai dokter di sebuah puskesmas kepulauan bercerita bagaimana ia membanting tulang melayani dan mengobati pasien hanya untuk gigit jari melihat insentif dan sebagian jasa mediknya terbang ke kantung sang Kepala Puskesmas – seorang sarjana kesehatan masyarakat - yang tak pernah bersentuhan langsung dengan pasien.

Sektor kesehatan kalah jauh dengan institusi pemerintah lain seperti Lembaga Pemasyarakatan yang bernaung di bawah Departemen Hukum dan HAM. Di dalam penjara, tiap staf memiliki tunjangan yang berbeda-beda tergantung besar kecilnya resiko yang dihadapi. Seorang sipir yang bertugas di bagian pengamanan dalam (yang otomatis bersentuhan langsung dengan narapidana setiap hari) memiliki tunjangan yang lebih besar daripada staf penjara yang hanya mengurusi administrasi, misalnya.

Jadi jangan heran bila kebanyakan layanan kesehatan kita di aras primer masih terkesan asal-asalan dan di bawah standar. Selama kesehatan masih dianggap sebagai penunjang, bukan hal yang utama dalam proses pembangunan nasional bangsa, kita akan terus terjebak dalam lingkaran setan tanpa batas ini. Dan para nakes pun boleh bermimpi mendapatkan remunerasi, entah sampai kapan…

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kiprah Ibu-ibu Masyarakat Biasa di Tangerang …

Ngesti Setyo Moerni | | 27 November 2014 | 07:38

Jakarta Street Food Festival: Ketika Kuliner …

Sutiono | | 27 November 2014 | 11:06

Tulis Ceritamu Membangun Percaya Diri Lewat …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 14:07

Peningkatan Ketahanan Air Minum di DKI …

Humas Pam Jaya | | 27 November 2014 | 10:30

Tulis Aspirasi dan Inspirasi Aktif Bergerak …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Petisi Pembubaran DPR Ditandatangani 6646 …

Daniel Ferdinand | 5 jam lalu

Senyum dan Air Mata Airin Wajah Masa Depan …

Sang Pujangga | 6 jam lalu

Timnas Lagi-lagi Terkapar, Siapa yang Jadi …

Adjat R. Sudradjat | 7 jam lalu

Presiden Kita Bonek dan Backpacker …

Alan Budiman | 7 jam lalu

Prabowo Seharusnya Menegur Kader Gerindra …

Palti Hutabarat | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Dipertanyakan Molornya Pembangunan Dermaga …

Mahaji Noesa | 8 jam lalu

Malunya Tuh Disini (Tepok Jidat) …

Atin Inayatin | 8 jam lalu

Abdi Negara dan Gaya Hidup Sederhana …

Dhita Mona | 8 jam lalu

Kau, Aku, Angin …

Wahyu Saptorini Ber... | 8 jam lalu

Wisata Alam Sejarah Klasik Goa Selomangleng …

Siwi Sang | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: