Setiap akhir tahun, hampir setiap media cetak atau elektronik, membuat ulasan singkat tentang seseorang yang dianggap berpengaruh pada tahun yang akan ditinggalkan. Majalah yang mengangkat isu politik akan mengangkat seorang politisi terbaik dari antara ribuan politisi, tabloid infotainment tentu saja akan memilih seorang celebrity yang tindak tanduknya dianggap mendobrak nilai-nilai kehidupan tradisional.

Seandainya dunia kosa kata memiliki kesempatan untuk memilih, pasti untuk tahun 2010 mereka akan memilih kata “sistem” untuk kata yang paling sering digunakan dalam setiap tulisan dan kata yang paling sering diucapkan dalam setiap percakapan lisan. Kasus Century yang bergulir di awal tahun misalnya. Setiap orang, dari berbagai profesi dipastikan dapat menyebut kata “sistemik” dengan lancar gara-gara kasus ini muncul di media massa hampir setiap jam. Di pertengahan tahun sampai dengan saat ini, kata itu muncul lagi, ketika kita dikagetkan dengan kasus Gayus Tambunan yang dianggap merusak “sistem” reformasi birokrasi.

Dalam sebuah organisasi kata “sistem” mengandung tiga unsur penting: visi-misi, peraturan yang menjadi dasar organisasi itu bekerja dan yang terakhir adalah struktur organisasi dan pembagian kerja sumber daya manusianya. Idealnya semua unsur harus bergerak bersama agar “sistem” bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan pelayanan publik, sistem penyelenggara publik yang baik haruslah memiliki perangkat penanganan keluhan masyarakat yang dapat digunakan sebagai “feedback” atau masukan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publiknya kepada masyarakat. Namun, yang terjadi salah satu unsur menjadi unsur yang paling dominan dari semuanya terutama unsur “manusia”.

Menarik kolom opini hari ini yang ditulis oleh Guru Besar Ilmu Administrasi, Eko Prasojo, berjudul “Kinerja dan Perombakan”, Kompas, Rabu, 13 Oktober 2010. Intinya keberhasilan kinerja Kabinet Pemerintahan bergantung dari berbagai hal, salah satunya adalah lingkungan internal birokrasi Pemerintah, “Seorang menteri acap tak dapat menjangkau persoalan teknis birokrasi dan tersandera sistem yang sudah dipergunakan secara tertutup.” Sistem tertutup yang dimaksud di sini adalah tidak berjalannya sistem pengawasan internal dihubungkan dengan perangkat penanganan keluhan masyarakat. Tidak “mendengar” masukan masyarakat, mengakibatkan para birokrat beranggapan apa yang dilakukannya adalah hal yang biasa saja. Maka tidak heran, apabila sesuatu yang “ternyata salah”  itu terjadi berulang-ulang.

Birokrat yang menangani pekerjaan teknis seolah dipaksa menangani hal yang bersifat rutin dan dibatasi gerak-geriknya untuk berkreatif serta berinisiatif memperbaiki pelayanan. Kurang kreatifnya seorang birokrat mungkin saja karena rasa sungkan pada atasan sehingga dia berpendapat apa yang dia lakukan haruslah yang terbaik: senantiasa bersikap sopan, mengantarkan sepiring kue dalam sebuah pertemuan, membawakan tas atau hand phonenya. Hal-hal lainnya yang “remeh temeh”. Entah sampai kapan perilaku birokrat Indonesia akan berubah. Apakah “sistem” pendidikan untuk kenaikan pangkat pegawai negeri sipil harus berubah? Lagi-lagi..kita berbicara “sistem”, sebuah kata yang terdiri dari 5 huruf dengan manusia sebagai peran utamanya yang memiliki berbagai persepsi dan kepentingan. (ls, Jakarta, 13 Oktober 2010)