Artikel

Birokrasi

Jusuf Kalla

TERVERIFIKASI

Jadikan Teman | Kirim Pesan

Nama :Drs H Muhammad Jusuf Kalla Lahir :Watampone, 15 Mei 1942 Agama :Islam Jabatan Kenegaraan: Wakil Presiden RI (2004-2009) Menko KESRA Kabinet Gotong Royong (2001-2004) MENPERINDAG Kabinet Persatuan Nasional (1999-2000) Pendidikan : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin Makasar, 1967 The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977) Organisasi 2010 - Sekarang : Chairman Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) 2009 - Sekarang : Ketua Umum PMI 2000 - sekarang : Anggota Dewan Penasehat ISEI Pusat 1985 - 1998 : Ketua Umum...

Perlukah Ibu Kota Dipindahkan ??!!


HL | 03 August 2010 | 21:57 via Mobile Web Dibaca: 2035   Komentar: 79   6 dari 15 Kompasianer menilai Menarik

Ilustrasi-Kemacetan di Jakarta/Admin (Dhoni Setiawan/KOMPAS.com)

Ilustrasi-Kemacetan di Jakarta/Admin (Dhoni Setiawan/KOMPAS.com)

Saat ini wacana pemindahan Ibu Kota sedang marak dibahas dalam berbagai forum dan media. Wacana ini mengemuka akibat kemacetan di jakarta semakin parah dan beratnya bebat yang ditanggung oleh Jakarta. Memang  pemindahan Ibu Kota bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jakarta, namun yang penting diingat tidak selalu mudah untuk memindahkan Ibu Kota suatu negara.

Kalau hanya itu masalah kemacetan saja,  tidak perlu pindahan segala. Mengatasi masalah  kemacetan sebenarnya itu hanya dengan memperbaiki masalah infra struktur, Dulu sebenarnya bisa saja selesai, tetapi pemerintah daerah, dan DPRD DKI Jakarta terlalu banyak berpikiran yang tidak sesuai. Waktu monorel mau dibikin macam macamlah pertimbangan. Meskipun waktu itu saya bilang jamin ajah dan jalankan tapi tetap macet juga pembangunannya. Jadi sebenarnya hal ini (kemacetan) tidak perlu terjadi kalau dulu pemerintah daerah DKI mau menjalanklan apa yang sudah kita (pemerintah pusat) sarankan.

Satu hal yang mesti diingat infra struktur kota itu tidak mungkin sia-sia kalau dibangun. , kalau bukan konsumen yang bayar, pemerintah yang bayar, kalau mau pemerintah yang bayar tinggal kasi anggaran, kalau tidak mau kasi anggaran tinggal kasi konsumen, itu saja pilihannya.Sepertti maalasah busway, Pemerintah Daerah terlalu ngotot pada masalah harga, akibatnya banyak koridor yang nganggur dan busway tidak maksimal pelayanannya. Bus way mengambil 25 Persen dari badan jalan,  maka dengan begitu semestinya kapasitas Busway  harus 100 % jalan. Tapi itu hanya bisa dijalankan dengan  menambah armada Busway  25 kali lipat. Dan bus nya harus tiap menit ada. Kalau tiap menit ada maka orang rfamai ramai berpindah ke busway sederhana saja soalnya sebenarnya.

Pemindahan ibu kota bukan hal yang gampang, dan terlalu sia sia kalau tujannya hanya untuk mengatasi macet. Coba bayangkan berapa rumah yang harus dibkin untuk menampung semua  pegawai pegawai yang pindah ke sana. Belum lagi kalau mereka pindah ke sana tapi rumahnya tetap di jakarta sama saja kan ? Jadi  sebenarnya memindahkan Ibu Kota sama dengan kita kasi pindah macet saja, kalau tidak dibarengi dengan perbaikan sistem infra struktur transportasi.

 
Tulis Tanggapan Anda
Guest User

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: